Momentum Paskah, Sekdaprov Sumut Dorong Generasi Muda Cerdas, Berkarakter, dan Peduli
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak generasi muda menjadi bagian dar
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana hasil pemerasan yang diterima Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Total uang yang diterima mencapai sekitar Rp2,7 miliar dan diduga digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan pribadi, mulai dari pembelian sepatu hingga biaya pengobatan dan jamuan makan.Baca Juga:
"Seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dibebankan pada anggaran di OPD," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).
Tak hanya itu, KPK juga mengungkap sebagian uang tersebut diduga digunakan untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Menurut KPK, Gatut diduga meminta setoran kepada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar. Permintaan tersebut dilakukan dengan cara mengatur dan menggeser anggaran di masing-masing OPD.
Dari setiap anggaran yang ditambahkan, Gatut disebut meminta jatah hingga 50 persen, bahkan sebelum anggaran tersebut dicairkan. Dalam praktiknya, pengumpulan dana dilakukan melalui ajudannya yang terus menagih kepada OPD.
"Bagi OPD yang belum memberikan sesuai permintaan, akan terus ditagih layaknya memiliki utang," ujar Asep.
KPK mencatat total permintaan dana mencapai sedikitnya Rp5 miliar, namun yang telah terealisasi dan diterima sekitar Rp2,7 miliar.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan di lingkungan pemerintahan daerah.
Penyidik masih terus mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.*
(in/dh)
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak generasi muda menjadi bagian dar
NASIONAL
OlehWahyuddin Luthfi AbdullahANAKanak kini mungkin tidak lagi bebas memiliki akun media sosial sebelum usia 16 tahun. Namun pertanyaannya,
OPINI
JAMBI Volume sampah nasional Indonesia kini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Pemerintah pun menyiapkan berbagai strategi untuk mene
NASIONAL
JAKARTA Polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, m
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menamba
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat distribusi LPG nasional guna menjaga ketahanan energi dan memastikan pasokan tetap aman
EKONOMI
JAKARTA Polisi mengamankan dua perempuan berinisial NR dan MT terkait kasus dugaan penistaan agama setelah aksi sumpah dengan menginjak Al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 610 April 2026. Meski menguat signifika
EKONOMI
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai kritik dari DPR RI. Kebijakan yang digagas pemerintah
NASIONAL
BANDA ACEH Doa bukan sekadar rangkaian katakata permintaan, melainkan sebuah bentuk penghambaan dan senjata bagi umat beriman. Namun, a
AGAMA