Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA — Operator seluler menegaskan bahwa sisa kuota internet pelanggan yang tidak terpakai atau kerap disebut "kuota hangus" tidak menjadi keuntungan perusahaan.
Hal itu disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 mengenai polemik kuota internet kedaluwarsa.
Perwakilan Telkomsel, Vice President Simpati Product Marketing Adhi Putranto, menyatakan secara teknis sisa kuota yang tidak digunakan pelanggan tidak dapat disimpan, dialihkan, maupun diperjualbelikan kembali oleh operator.Baca Juga:
"Dengan demikian, operator seluler tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume data yang tidak digunakan pelanggan," kata Adhi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa layanan internet yang dibeli pelanggan merupakan hak akses terhadap kapasitas jaringan dalam periode waktu tertentu, bukan kepemilikan atas "kuota" dalam bentuk barang.
Menurut dia, berakhirnya masa aktif paket merupakan konsekuensi dari perjanjian layanan yang sejak awal disepakati antara pelanggan dan operator.
Karena itu, istilah "kuota hangus" dinilai tidak tepat secara konsep.
"Berakhirnya masa berlaku paket bukan pengambilan manfaat secara sepihak, melainkan berakhirnya durasi layanan sesuai kesepakatan," ujarnya.
Adhi juga menegaskan bahwa pelanggan memiliki kebebasan memilih paket layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Dengan demikian, mekanisme penggunaan kuota sepenuhnya mengikuti kontrak layanan yang disepakati.
Ia menambahkan, layanan internet pada dasarnya merupakan akses terhadap kapasitas jaringan yang dikelola operator, bukan barang yang dapat berpindah kepemilikan kepada pelanggan.
"Operator tidak memperjualbelikan kuota sebagai barang, melainkan menyediakan jasa akses jaringan," kata dia.
Dalam sidang tersebut, operator menilai persepsi publik terkait "kuota hangus" perlu diluruskan karena secara hukum dan teknis tidak menggambarkan mekanisme layanan telekomunikasi yang sebenarnya.*
(cn/ad)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL