JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik.
Usulan ini dinilai penting untuk menutup celah korupsi yang muncul sejak tahap awal rekrutmen politik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hingga kini belum terdapat institusi yang secara spesifik mengawasi pendidikan politik, proses kaderisasi, hingga pengelolaan keuangan partai.Baca Juga:
Kondisi tersebut dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan.
"Belum adanya lembaga pengawas khusus dalam proses kaderisasi, pendidikan politik, serta pengelolaan keuangan partai membuat risiko penyimpangan semakin besar," ujar Budi, Sabtu, 25 April 2026.
KPK juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan keuangan partai politik yang belum seragam.
Menurut Budi, hal itu membuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana partai sulit diawasi publik.
"Tanpa standar pelaporan yang jelas, publik sulit mengawasi aliran dana partai. Ini menjadi titik rawan yang perlu segera dibenahi," katanya.
Usulan tersebut merupakan bagian dari kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025.
Kajian itu menemukan bahwa proses kaderisasi di sejumlah partai belum berjalan optimal dan masih diwarnai praktik biaya masuk bagi calon kader.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu praktik "pengembalian modal politik", yakni ketika kader yang telah mengeluarkan biaya besar berupaya mencari keuntungan setelah menduduki jabatan politik.
Untuk mengatasi hal itu, KPK mendorong perbaikan sistem kaderisasi berbasis merit dan transparansi.
MEDAN JW Marriott Hotel Medan menghadirkan konsep kuliner baru bertajuk perjalanan rasa sebagai pendekatan dalam pengalaman bersantap
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tidak semua kepala daerah memiliki kinerja buruk. Ia menyebut masih ba
POLITIK
LANGKAT Dua pelajar SMA ditemukan meninggal dunia setelah hanyut saat mandi di Sungai Bingei, Desa Namo Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran hebat melanda salah satu perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM), yakni PT Argo yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso,
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya hoaks dan in
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Toga Simatupang,
PEMERINTAHAN
PALEMBANG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dalam ajang ini, Sumatera Utara ke
NASIONAL
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
