Kejagung Periksa 12 Saksi Baru Kasus Korupsi MBG, Telusuri Aset Tersangka
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pembatasan kepemimpinan maksimal dua periode dalam laporan Direktorat Monitoring 2025.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola partai politik, mencakup aspek kaderisasi, pendidikan politik, hingga regenerasi kepemimpinan.
KPK menilai pembatasan masa jabatan diperlukan untuk memastikan proses kaderisasi berjalan efektif.Baca Juga:
"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode," demikian kutipan laporan tersebut.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai mayoritas partai politik di Indonesia masih menghadapi persoalan dalam suksesi kepemimpinan.
Ia menyebut hanya sebagian kecil partai yang mengalami transisi relatif berjalan.
"Di luar itu terjadi kemandekan demokratisasi internal partai," kata Burhanuddin, Kamis, 23 April 2026.
Meski demikian, hingga kini belum ada aturan dalam undang-undang yang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik.
Mekanisme pergantian kepemimpinan sepenuhnya menjadi kewenangan internal partai.
Sejumlah partai di DPR, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem, menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar menyatakan dukungan, sedangkan Partai Gerindra belum memberikan sikap resmi.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah ketua umum partai dengan masa jabatan panjang kembali menjadi sorotan.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia segera ditanga
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Dua warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi tertabra
PERISTIWA
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti mendorong pembentukan lembaga pengelola aset yang independen dalam pembahasan Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di berbagai daerah aktif turun ke masyara
NASIONAL
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka terbila
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melakukan kunjungan kerja ke Makodim 0208/Asahan, Senin (10/8/2026). Dalam kun
PEMERINTAHAN