Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
YOGYAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta agar daycare Little Aresha ditutup permanen menyusul terungkapnya kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dititipkan di tempat tersebut.
Permintaan itu disampaikan Komisioner KPAI Diyah Puspitarini usai penetapan 13 orang tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut.
"KPAI berharap daycare ini ditutup permanen. Selain itu, kami juga meminta adanya perlindungan dari LPSK karena ada keluarga korban yang didatangi orang tidak dikenal," ujar Diyah, Senin (27/4/2026).Baca Juga:
KPAI juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare di Kota Yogyakarta, termasuk pendataan izin operasional serta pembinaan terhadap pengelola.
Menurut Diyah, banyak daycare bermasalah beroperasi tanpa izin dan lebih berorientasi bisnis tanpa memperhatikan standar perlindungan anak.
"Biasanya daycare seperti ini tidak mengindahkan aturan, bahkan tidak memiliki izin dari dinas terkait maupun pemerintah daerah," katanya.
Ia menilai kasus di Little Aresha memiliki indikasi sistematis. Dugaan perlakuan kekerasan disebut dilakukan secara berulang dan melibatkan sejumlah pengasuh.
"Ada indikasi seperti SOP, di mana anak-anak pada jam tertentu mendapat perlakuan tidak manusiawi, seperti diikat, dan orang tua tidak boleh melihat langsung," jelasnya.
Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan penggerebekan di lokasi daycare yang berada di wilayah Umbulharjo. Saat itu, petugas menemukan sejumlah anak dalam kondisi terikat.
Polisi kemudian mengamankan 30 orang untuk pemeriksaan intensif. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pimpinan yayasan hingga pengasuh.
Kapolresta Yogyakarta Eva Guna Pandia menyebut jumlah korban yang terdata mencapai 53 anak, sebagian besar berusia di bawah dua tahun.
"Setelah gelar perkara, kami menetapkan 13 orang sebagai tersangka," ujarnya.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL