Bukan Cuma Seremonial, Kemenhan Bedah 52 Rumah Veteran di 19 Provinsi
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di Balai Sudir
NASIONAL
JAKARTA — Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal (TPA) narkotika.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar perkara pada Rabu (29/4/2026).
"Pada hari Rabu tanggal 29 April 2026, tim penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan status tersangka TPPU dengan TPA narkotika," ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, dalam keterangan tertulis, Rabu.Baca Juga:
Selain AKBP Didik Putra Kuncoro, empat tersangka lainnya yakni mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi, bandar narkoba Abdul Hamid alias Boy, Alex Iskandar alias Ko Erwin, serta Ais Setiawati yang merupakan mantan istri Ko Erwin.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara narkotika yang sebelumnya telah menjerat AKBP Didik.
Karier perwira menengah Polri tersebut berakhir setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai sidang Komisi Kode Etik Polri pada Februari 2026.
Didik dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait penyalahgunaan narkotika serta perilaku menyimpang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, sebelumnya menyebutkan bahwa Didik diduga menerima uang dan narkotika dari bawahannya, AKP Malaungi, yang bersumber dari jaringan bandar narkoba di wilayah Bima Kota.
"Bersumber dari AKP Malaungi yang berasal dari bandar pelaku narkotika di wilayah Bima Kota," ujarnya.
Dalam pengembangan kasus, penyidik juga menemukan adanya aliran dana mencurigakan yang mencapai Rp2,8 miliar yang diduga mengalir ke AKBP Didik melalui perantara.
Eko Hadi Santoso menjelaskan, uang tersebut diterima secara bertahap oleh AKP Malaungi sejak Juni hingga November 2025, sebelum sebagian disalurkan kepada atasannya.
"Sebagian besar uang tersebut diserahkan kepada AKBP DPK yang merupakan atasan langsung dari AKP M," kata Eko.
Selain dugaan TPPU, AKBP Didik juga sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara narkotika.
Dalam penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika di lingkungan yang terkait dengan jaringannya.
Kasus ini menambah daftar panjang pengungkapan jaringan narkotika yang melibatkan oknum aparat dan jaringan bandar lintas daerah.*
(km/ad)
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di Balai Sudir
NASIONAL
BALIKPAPAN Aktivitas industri hulu minyak dan gas (migas) di Kalimantan tidak hanya berkaitan dengan produksi energi. PT Pertamina Hulu In
EKONOMI
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi langkah hukum yang ditempuh Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam satu panggung untuk bercerita tentang Indonesia melalui film
ENTERTAINMENT
BATU BARA Aksi tawuran yang diduga melibatkan sejumlah remaja kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia dengan menggelar
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Utara, Bebizie Sri Mulyati, sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perumda Tirtanadi menghadirkan sejumlah kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Kebijakan it
PEMERINTAHAN