Eks Ketua MK Bongkar Masalah Hukum RI: Kebanyakan Aturan, Tapi Tidak Efektif

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015–2017, Arief Hidayat, menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi hyper regulation atau kelebihan regulasi.

Menurut dia, terlalu banyaknya aturan justru tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas tata kelola negara.

Pandangan itu disampaikan Arief dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Emeritus Bidang Hukum Tata Negara Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Baca Juga:

• Putusan MK soal Status Pimpinan KPK Tak Wajib Mundur dari Jabatan Sebelumnya Dipersoalkan, Dinilai Buka Celah Konflik Kepentingan

Dalam pidato berjudul "Negara Hukum Indonesia Bukan Negara Undang-Undang", ia menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat tidak semata ditentukan oleh banyaknya produk hukum, melainkan oleh integritas penyelenggara negara.

"Negara yang menyejahterakan rakyatnya tidak ditentukan oleh banyaknya undang-undang, tetapi oleh perilaku penyelenggara negara yang baik, tulus, dan jujur," ujar Arief.

Arief juga menyoroti persoalan ketidaksetaraan di hadapan hukum yang masih terjadi di Indonesia.

Ia mengutip Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kesamaan warga negara di depan hukum, namun menurutnya implementasi di lapangan belum mencerminkan hal tersebut.

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum," kata dia, seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Minggu (3/5/2026).

Dalam orasinya, Arief menilai dinamika reformasi hukum Indonesia saat ini mengalami pasang surut di tengah ketidakpastian global.

Ia menekankan perlunya penataan ulang sistem hukum agar tidak sekadar berorientasi pada pembentukan aturan.

Ia mengkritik kecenderungan negara yang terlalu mengandalkan undang-undang untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan over regulation yang justru tidak efektif.

"Tatkala semua kepentingan dipandang harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, timbul kondisi yang disebut hyper regulation atau over regulation," ujarnya.

Arief juga menilai produksi regulasi yang berlebihan berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara, terutama jika pembentukannya tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak.

Ia menyebut, dalam banyak kasus, penyusunan regulasi kerap hanya menjadi proyek administratif tanpa kajian mendalam terhadap efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, Arief menekankan pentingnya sistem hukum berbasis nilai Pancasila yang tidak hanya mengedepankan aturan tertulis, tetapi juga moralitas, etika, dan musyawarah.

Ia mengutip pemikiran almarhum Satjipto Rahardjo bahwa berhukum di Indonesia tidak cukup hanya mengedepankan supremasi hukum, tetapi juga harus menjunjung supremasi keadilan dan moral.

Sebagai informasi, Arief Hidayat resmi pensiun sebagai hakim konstitusi pada 3 Februari 2026.

Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Emeritus melalui SK Rektor Universitas Borobudur Nomor 23/R1-UB/SK/IV/2026.*

(tb/ad)

Putusan MK soal Status Pimpinan KPK Tak Wajib Mundur dari Jabatan Sebelumnya Dipersoalkan, Dinilai Buka Celah Konflik Kepentingan

KPK Soroti 27 Ribu Bidang Tanah Pemda di Sulsel Belum Bersertifikat, Nilai Capai Rp27,5 Triliun: Buka Celah Korupsi

Heboh! Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Bos TV Swasta

Pengasuh Ponpes di Pati Jadi Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati, Korban Diduga Capai 50 Orang

Amien Rais Buka Suara usai Komdigi Sebut Video soal Prabowo-Teddy Fitnah: Kebebasan Berpendapat Jangan Diberangus

Butuh Modal Usaha? KUR BRI 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp50 Juta, Cicilan Mulai Rp216 Ribu per Bulan