Penggugat Akui Ijazah Jokowi Asli, Lalu Kenapa Tetap Gugat Polda Metro Jaya dan Rektor UGM?

JAKARTA - Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta, Selasa, 5 Mei 2026, memunculkan perkembangan baru.

Pihak penggugat secara terbuka mengakui keaslian ijazah Jokowi, namun tetap melanjutkan gugatan yang turut menyeret Polda Metro Jaya dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).

Gugatan diajukan oleh Sigit Pratama, alumnus Fakultas Hukum UGM, dengan tiga pihak sebagai tergugat, yakni Joko Widodo, Polda Metro Jaya, dan Rektor UGM.

Baca Juga:

• Penjelasan Melalui Penasihat Hukum: PT Musim Mas Miliki Legalitas Sah Berupa SHGB di Kelurahan Besar, Medan Labuhan

Kuasa hukum penggugat, Dekka Ajeng, menyatakan pihaknya tidak lagi mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM.

Namun, ia menilai ada persoalan pada status fisik dokumen yang disebut telah disita oleh penyidik.

"Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi dan kemudian disita oleh Polda Metro Jaya itu yang kita belum paham asli ataukah tidak asli," kata Ajeng usai persidangan.

Menurut dia, keterlibatan Polda Metro Jaya dalam gugatan ini berkaitan dengan penyitaan dokumen tersebut dalam proses penanganan perkara sebelumnya.

Penggugat menilai keberadaan fisik ijazah menjadi bagian penting dalam perkara perdata yang diajukan.

Ajeng juga menyoroti tidak adanya penunjukan ijazah oleh Jokowi dalam sejumlah proses hukum sebelumnya, termasuk dalam persidangan maupun ruang publik.

"Secara prinsipal, kami melayangkan gugatan ini ke PN, karena kami ingin turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik," ujarnya.

Ia menambahkan, ketidakhadiran Jokowi dalam sejumlah sidang perkara serupa sejak 2022 hingga 2025 turut menjadi alasan pengajuan gugatan ini.

Dari pihak Jokowi, kuasa hukum YB Irpan menyebut kliennya merespons perkara ini dengan sikap biasa. Ia menilai gugatan kali ini lebih "santun" dibanding perkara sebelumnya.

"Respons Pak Jokowi terkait dengan perkara ini datar-datar saja," kata Irpan.

Ia menambahkan, penggugat memang mengakui Jokowi sebagai alumnus UGM, namun tetap melanjutkan gugatan karena menilai tidak ditunjukkannya ijazah sebagai dasar perbuatan melawan hukum.

Meski demikian, Irpan menolak dalil tersebut. Ia menyatakan tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan Jokowi menunjukkan ijazah kepada publik.

"Tidak ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik," ujarnya.

Sidang perdana ini belum memasuki pokok perkara.

Ketua majelis hakim memutuskan menunda persidangan hingga 19 Mei 2026, sekaligus memanggil ulang para tergugat, termasuk Polda Metro Jaya yang belum hadir.*

(km/ad)

Penjelasan Melalui Penasihat Hukum: PT Musim Mas Miliki Legalitas Sah Berupa SHGB di Kelurahan Besar, Medan Labuhan

Tak Hanya Polri, Prabowo Minta Reformasi Seluruh Lembaga Penegakan Hukum

Diseret ke Pengadilan, Jokowi Malah Bersikap Datar! Kuasa Hukum Bongkar Faktanya

Gibran Kecam Keras Kekerasan Seksual di Ponpes Pati: Tak Bisa Ditoleransi

Polisi Amankan Dua Terduga Pelaku Pemukulan Waketum PSI Bro Ron di Menteng

Pigai Usul Hak Hapus Jejak Digital Masuk Revisi UU HAM, Ini Alasannya