TAUD Kritik Keras Sidang Kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer, Sebut Jadi ‘Sandiwara Peradilan’

JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

TAUD menilai proses hukum dalam perkara tersebut sarat dugaan intimidasi, tidak berpihak pada korban, dan berpotensi menjadi "sandiwara peradilan".

Afif Abdul Qoyim dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang tergabung dalam TAUD menyebut terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam jalannya persidangan perkara Nomor 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film Pesta Babi: Biarkan Publik Menonton dan Menilai

Salah satu yang disorot adalah sikap majelis hakim yang disebut mendesak kehadiran korban di persidangan, disertai ancaman upaya paksa hingga pemidanaan.

Selain itu, TAUD juga menyoroti kunjungan aparat Oditur Militer ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menemui korban saat masih dalam masa pemulihan.

"Situasi tersebut menegaskan persoalan mendasar dalam sistem peradilan militer, yakni tidak adanya jaminan independensi dan imparsialitas ketika institusi militer mengadili anggotanya sendiri," kata Afif dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

TAUD menilai rangkaian proses persidangan justru mengarah pada tekanan psikologis terhadap korban dan berpotensi memperkuat praktik reviktimisasi.

Menurut mereka, korban kekerasan tidak seharusnya diposisikan sebagai objek pembuktian yang harus "mempertontonkan penderitaan" di ruang sidang.

Alih-alih menjadi ruang pencarian kebenaran, persidangan disebut justru bergeser menjadi arena pengujian terhadap korban, bukan pada substansi kekerasan yang dilakukan para pelaku.

"Korban ditempatkan sebagai pihak yang harus meyakinkan institusi yang memiliki relasi kuasa dan kepentingan internal," ujar Afif.

TAUD juga menyoroti dugaan ketidakseimbangan proses pembuktian, termasuk tidak dihadirkannya ahli yang dinilai kompeten untuk menguji barang bukti serta belum terungkapnya sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut TAUD, kondisi ini menunjukkan lemahnya prinsip due process of law dalam peradilan militer, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat aktif dan korban dari kalangan sipil maupun aktivis HAM.

Sementara itu, Airlangga Julio dari AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menilai proses persidangan masih dipengaruhi kultur "jiwa korsa" yang membuat institusi peradilan militer sulit sepenuhnya objektif.

"Pengadilan militer masih terjebak pada solidaritas internal yang menempatkan perlindungan institusi di atas keadilan korban," katanya.

TAUD mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada perlindungan korban, serta mengevaluasi kembali mekanisme peradilan militer dalam perkara kekerasan berat yang melibatkan aparat negara.*

(tt/ad)

Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film Pesta Babi: Biarkan Publik Menonton dan Menilai

26 WNI Ditangkap di Malaysia, Diduga Gunakan Identitas Palsu Demi Bekerja

Hakim Beri Izin Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Ini Syarat Ketatnya

Menkomdigi Ungkap Fakta Mengejutkan: Hampir 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judol, 80 Ribu di Bawah Usia 10 Tahun

Hakim Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Sudah Direncanakan, 4 Prajurit TNI Harap Tetap Bisa Berdinas

Viral Video Diduga Anggota DPRD Nias Barat Hisap Sabu, DPD Hanura Sumut Buka Suara