Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
JAKARTA — Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Alam, Kamis, 14 Mei 2026.
Mereka diduga menggunakan MyKad palsu atau kartu identitas milik orang lain untuk bekerja di perusahaan pakaian setempat.
Direktur Divisi Penegakan Hukum Dinas Registrasi Nasional (NRD) Malaysia, Mazhad Abdul Aziz, mengatakan para WNI yang diamankan terdiri dari 20 perempuan dan enam laki-laki berusia antara 25 hingga 50 tahun.Baca Juga:
Penangkapan dilakukan dalam Operasi Pandan yang menyasar dua lokasi perusahaan pakaian di Jalan U1/20, Glenmarie.
Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa total 134 orang di kantor dan gudang perusahaan.
"Dari jumlah tersebut, 108 orang merupakan warga negara Malaysia, sementara 26 lainnya adalah warga negara asing asal Indonesia yang ditemukan menggunakan kartu identitas palsu untuk bekerja di perusahaan tersebut," ujar Mazhad seperti dikutip media The Star.
Menurut dia, seluruh WNI yang ditahan langsung dibawa ke kantor NRD di Putrajaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Mereka dijerat dengan Peraturan 25(1)(e) Peraturan Pendaftaran Nasional 1990.
Jika terbukti bersalah, para pelanggar terancam hukuman penjara hingga tiga tahun, denda maksimal RM20 ribu atau setara sekitar Rp89 juta, atau keduanya sekaligus.
Hasil penyelidikan awal menunjukkan perusahaan tempat mereka bekerja membayar upah harian sekitar RM70 atau setara Rp312 ribu.
Pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer bank.
Petugas menemukan dugaan pemalsuan identitas setelah melakukan pemeriksaan fisik terhadap MyKad menggunakan perangkat Mobile Terminal Unit (MTU) dan verifikasi biometrik sidik jari.
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judi online (judol) sebagai musuh bersama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Catur Elang Perkasa, Mochamad Zaenuri, dalam penyidikan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyatakan pihaknya menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pencabutan izin Pondo
HUKUM DAN KRIMINAL
KALTIM Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional memasuki fase penguatan baru setelah Indonesia resmi melak
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH TENGGARA Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Aceh Tenggara, Kamis, 14 Mei 2026. Kunjungan
NASIONAL
MEDAN Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengeksekusi terpidana kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Sektor Medan Kota menangkap dua residivis, Doni Syaputra (37) dan Budianto (21), yang diduga membobol mess milik Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempromosikan posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia
PEMERINTAHAN