Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin, memprotes beredarnya informasi yang menyebut berkas perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21.
Khozinudin meminta Polda Metro Jaya menertibkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut ke publik.
Menurut dia, status perkembangan perkara sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik dan tidak boleh disampaikan oleh pihak di luar institusi resmi.Baca Juga:
"Tapi sayangnya, justru informasi yang berkaitan dengan kasus itu dikeluarkan oleh pihak-pihak lain," kata Khozinudin di Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa informasi terkait berkas perkara, dokumen, maupun status hukum hanya dapat disampaikan oleh penyidik kepolisian atau pihak kejaksaan yang berwenang.
Khozinudin juga menduga adanya kebocoran informasi dalam proses penyidikan, yang menurutnya hanya dapat terjadi jika ada akses dari aparat penegak hukum.
Ia menilai hal tersebut perlu diusut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur.
"Tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu," ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta Polda Metro Jaya menjelaskan sumber kebocoran informasi yang beredar di publik, termasuk dugaan status P21 dalam perkara tersebut.
"Maka Polda harus tertibkan, dari mana informasi itu beredar," kata dia.
Sementara itu, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama Roy Suryo cs telah menetapkan delapan tersangka yang terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari lima orang, sedangkan klaster kedua berisi tiga orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN