Jalanan Dinilai Tak Lagi Aman, Sahroni Minta Polisi Bentuk Tim Pemburu Begal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia bahkan mendorong aparat di lapangan berani melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sahroni menyusul meningkatnya laporan pembegalan di berbagai wilayah, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, dan Bandar Lampung.

Baca Juga:

• Modernisasi Pertahanan Dipercepat, Prabowo Serahkan Alutsista Baru Rafale hingga Rudal Meteor ke TNI

"Sekali lagi saya minta seluruh Polda segera instruksikan jajarannya untuk berani lakukan tembakan terukur kepada para pelaku begal. Kalau perlu, masing-masing Polda buat tim pemburu begal seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya," kata Sahroni di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.

Politikus Partai NasDem itu menilai aksi begal kini semakin nekat karena tidak lagi menyasar lokasi sepi saja, melainkan juga kawasan ramai hingga area elite.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan situasi keamanan jalanan sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan respons cepat dari aparat penegak hukum.

"Pastikan anggotanya banyak, karena aksi begal sudah tidak pandang bulu. Di tempat ramai bahkan sampai di kawasan elit pun mereka nekat beraksi, apalagi di tempat sepi? Situasinya sudah darurat," ujarnya.

Sahroni juga meminta seluruh kepolisian daerah menggelar operasi besar-besaran untuk memberantas aksi kriminal jalanan dan memastikan masyarakat merasa aman saat beraktivitas.

Ia menegaskan negara harus hadir dalam memberikan rasa aman kepada warga, sekaligus menunjukkan ketegasan terhadap pelaku kejahatan jalanan.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Semua Polda harus menggelar operasi besar-besaran di wilayahnya masing-masing untuk memastikan jalanan aman," kata dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah membentuk tim pemburu begal yang disiagakan di sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah hukumnya sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya aksi kejahatan jalanan.*

(kp/ad)

Modernisasi Pertahanan Dipercepat, Prabowo Serahkan Alutsista Baru Rafale hingga Rudal Meteor ke TNI

Sejumlah Pasal KUHP Baru Digugat di MK, dari Penghinaan Presiden hingga Perzinaan

Polda Aceh Tegaskan Isu Bupati Aceh Timur Jadi Tersangka Korupsi Beasiswa 2017 adalah Hoaks

Kejati Sumut Selidiki Dugaan Kebocoran Dana Rp7 Miliar di PDAM Tirta Lihou, Lebih dari 4 Saksi Diperiksa

MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Begini Nasib IKN

Ketua Badan Kehormatan Bela Anggota DPRD Jember Merokok Saat Rapat: Apa Bedanya dengan Ngopi dan Makan? Tembakau Identitas Masyarakat Setempat