Pemprov Sumut Dorong Program Ruang Bersama Indonesia untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya memburu pelaku begal merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bukan pengambilalihan fungsi penegakan hukum yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan tugas utama penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.
Namun dalam kondisi tertentu, TNI dapat memberikan dukungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.Baca Juga:
"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," kata Rico, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Rico, keterlibatan TNI yang dilakukan di wilayah Kodam Jaya lebih difokuskan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta penguatan efek pencegahan terhadap potensi tindak kriminalitas.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat.
Ia menjelaskan, kehadiran personel TNI di lapangan juga sejalan dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mendorong satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat.
"Kehadiran batalyon teritorial diharapkan mampu membantu menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga stabilitas wilayah," ujar Rico.
Meski demikian, Kemhan menegaskan seluruh pelaksanaan tugas dilakukan dengan tetap menjunjung profesionalisme, koordinasi lintas institusi, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Kodam Jaya mengungkapkan telah mengerahkan personel dari tingkat Koramil, Kodim hingga batalyon tempur untuk melaksanakan patroli gabungan bersama kepolisian dalam rangka mengantisipasi maraknya aksi begal dan gangguan keamanan lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan patroli gabungan dilakukan sebagai bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.
"Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah," kata Iskak dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya membur
HUKUM DAN KRIMINAL