TNI Resmi Turun Ikut Buru Begal! Kemhan Ungkap Alasannya

JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya memburu pelaku begal merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bukan pengambilalihan fungsi penegakan hukum yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan tugas utama penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.

Namun dalam kondisi tertentu, TNI dapat memberikan dukungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Dua Wajah Indonesia

"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," kata Rico, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Rico, keterlibatan TNI yang dilakukan di wilayah Kodam Jaya lebih difokuskan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta penguatan efek pencegahan terhadap potensi tindak kriminalitas.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat.

Ia menjelaskan, kehadiran personel TNI di lapangan juga sejalan dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mendorong satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat.

"Kehadiran batalyon teritorial diharapkan mampu membantu menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga stabilitas wilayah," ujar Rico.

Meski demikian, Kemhan menegaskan seluruh pelaksanaan tugas dilakukan dengan tetap menjunjung profesionalisme, koordinasi lintas institusi, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Kodam Jaya mengungkapkan telah mengerahkan personel dari tingkat Koramil, Kodim hingga batalyon tempur untuk melaksanakan patroli gabungan bersama kepolisian dalam rangka mengantisipasi maraknya aksi begal dan gangguan keamanan lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan patroli gabungan dilakukan sebagai bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah," kata Iskak dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.

Wacana pelibatan TNI dalam menjaga keamanan lingkungan juga berkaitan dengan rencana pembentukan 750 batalion baru hingga 2029.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyebut keberadaan batalion teritorial diperlukan untuk memperkuat kehadiran negara di daerah-daerah yang selama ini minim satuan militer.

Menurut Sjafrie, sejumlah wilayah mengalami penurunan tingkat kriminalitas setelah dibangun pangkalan militer dan ditempatkan pasukan TNI secara permanen.

Selain melakukan patroli, satuan tersebut juga didorong untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling bersama masyarakat.

Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan publik mengenai batas kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan keamanan sipil.

Namun pemerintah menegaskan keterlibatan TNI tetap berada dalam koridor OMSP serta dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kepolisian.*

(km/ad)

Dua Wajah Indonesia

Eks Kepala BAIS Soroti Krisis Kepercayaan Ombudsman, Minta Presiden Gunakan Diskresi untuk Selamatkan Kredibilitas

Kuasa Hukum Leonardi Minta Jokowi Jadi Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Satelit Orbit 123 BT Kemenhan

BGN Ungkap Modus Penipuan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

Beraksi di 20 TKP! Resmob Polrestabes Medan Tangkap Pelaku Curanmor, Satu Masuk DPO

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara