SUMSEL –Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial ST (53 tahun) di Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, Sumatera Selatan, diduga terlibat dalam penggelapan surat tanah milik temannya, Juminto (41 tahun). Kasus ini memicu langkah hukum setelah Juminto, yang didampingi kuasa hukumnya dari Law Office Renol Ababil, melaporkan ST ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel.
Menurut Renol Ababil, kuasa hukum Juminto, dugaan pemalsuan surat tanah tersebut terjadi di Balai Desa Gunung Sugih, Belitang, OKU Timur. Juminto sebelumnya meminjam uang sebesar Rp 1,14 miliar dari ST dengan jaminan Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPHT) dan berkomitmen untuk mengangsur pembayaran sebesar Rp 114 juta setiap bulan.
Setelah membayar utang tersebut dengan total sekitar Rp 2 miliar, Juminto terkejut mengetahui pada November 2023 bahwa SPHT yang dijaminkan telah dijual oleh ST tanpa sepengetahuannya. “Kami mendapatkan informasi bahwa surat keterangan jual beli yang digunakan terlapor diduga dipalsukan, termasuk tanda tangan klien kami yang juga dipalsukan dalam dokumen tersebut,” ungkap Renol.
Juminto mengalami kerugian yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp 3 miliar akibat tindakan yang diduga dilakukan oleh ST dan beberapa pihak lainnya. “Oleh karena itu, kami mengambil langkah untuk melaporkan ST dan pihak-pihak yang terlibat ke Polda Sumsel,” tambah Renol.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi yang melibatkan aset berharga seperti tanah. Dengan pelaporan ini, diharapkan pihak berwenang dapat menindaklanjuti dan memberikan keadilan bagi Juminto serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.
Pihak Polda Sumsel diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan mendalam terkait laporan ini untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dan menegakkan hukum secara adil. Sementara itu, Juminto menunggu kepastian hukum dan berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Indosat Tbk, Irsyad Sahroni, pada Rabu (8/10/20
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai masyarakat Sumut, khususnya Kota Meda
Politik
TANJUNGBALAI Terdakwa kasus narkotika, Rahmadi, memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai mempertimbangkan hati nur
Hukum dan Kriminal
Oleh Mahmuda Mora Siregar adsenseENVIRONMENT, Social, Governance (ESG) merupakan satu aksi total quality dari satu perusahaan yang menjad
Opini
PADANGSIDIMPUAN Kasus dugaan pemerasan terhadap seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padangsidimpuan berbuntut panjang. Empat
Pemerintahan
BATUBARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, didampingi Kasubag Tata Usaha Suriawan, melakuk
Pemerintahan
BATUBARA Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksa
Peristiwa
MEDAN Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar mendukung saran Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemendagri, Tomsi Tohir yang meminta G
Pemerintahan
SIMALUNGUN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Darmawati Anton Achmad Saragih
Pemerintahan
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para War
Nasional
