Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Kementerian Hukum meresmikan 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara, Rabu, 10 Juni 2026.
Jumlah Posbankum yang diresmikan tersebut sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Sumut.
Kehadiran Posbankum diharapkan dapat mempermudah masyarakat, terutama warga kurang mampu dan kelompok rentan, untuk memperoleh bantuan hukum tanpa harus menempuh jarak yang jauh atau melalui prosedur yang rumit.Baca Juga:
"Setelah Posbankum hadir 100 persen di Sumut, masyarakat desa maupun kota tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bantuan hukum. Akses terhadap keadilan juga menjadi lebih mudah," kata Bobby Nasution usai peresmian di Aula Raja Inal Siregar, Medan.
Menurut Bobby, keberadaan Posbankum merupakan langkah penting untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
Dengan adanya fasilitas tersebut, warga dapat memperoleh konsultasi, pendampingan, hingga penyelesaian berbagai persoalan hukum secara lebih cepat dan terjangkau.
Bobby mengungkapkan, hingga saat ini Posbankum di Sumatera Utara telah membantu menangani dan menyelesaikan 408 kasus.
Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
Meski demikian, Bobby Nasution berharap sebagian besar persoalan hukum dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dan musyawarah tanpa harus berujung pada proses pengadilan yang panjang.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis berpotensi memunculkan berbagai gesekan, baik antarwarga maupun antara masyarakat dengan perusahaan.
"Di tengah perkembangan yang begitu cepat, konflik atau perselisihan sulit dihindari. Namun saya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan," ujarnya.
Bobby juga mendorong agar Posbankum dapat bersinergi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL