Bamsoet: KUHP Baru Jadi Senjata Baru Lawan Mafia Tanah

Karena itu, ia menilai penegakan hukum tidak bisa hanya berhenti pada pelaku lapangan.

Ia mendorong pendekatan penindakan yang menelusuri alur dokumen dan pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari praktik tersebut.

"Pelaku utama sering kali bersembunyi di balik perantara. Karena itu, penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasil kejahatan," ujarnya.

Bamsoet juga menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam pemberantasan mafia tanah, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian ATR/BPN, hingga pemerintah daerah dan notaris.

Tanpa koordinasi yang kuat, kata dia, kasus mafia tanah kerap terpecah menjadi perkara pidana, perdata, dan administrasi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga menyulitkan korban memperoleh keadilan.

Di sisi lain, ia mendorong percepatan digitalisasi layanan pertanahan, integrasi data kependudukan, hingga pemanfaatan teknologi seperti sistem geospasial dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kejanggalan dokumen.

"Dengan reformasi hukum, digitalisasi, dan koordinasi lintas lembaga, kita bisa memperkuat kepastian hukum pertanahan dan melindungi hak masyarakat," kata Bamsoet.

Ia menegaskan, tujuan akhir dari penegakan hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban serta memastikan tanah masyarakat tidak mudah dirampas melalui rekayasa dokumen.*

(d/ad)

Dewan Pers Catat 1.286 Pengaduan Sepanjang 2025, Media Siber Dominasi 96 Persen

Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung: Jika Pelaku Utama, Tidak Bisa Dikabulkan

Pemerintah Siapkan Aturan Turunan KUHP dan KUHAP Baru, Grasi hingga Pidana Mati Masuk Prioritas

DPR Buka Peluang Aturan Baru, Kampanye LGBT Jadi Sorotan

8 Eks Anggota TPNPB-OPM di Papua Pegunungan Nyatakan Setia ke Indonesia, Serahkan Senjata

No Viral No Justice’ Masih Terjadi, Mahfud MD Desak Perbaikan Sistem Hukum: Gimana Jalan Keluarnya? Presiden yang Tahu