Satgas PRR Dorong Aceh Barat Percepat Realisasi Tambahan TKD Rp68,12 Miliar
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL
MEDAN — Sebanyak enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) RI Penghubung Wilayah Sumatera Utara, Selasa (23/6/2026) sore.
Para hakim itu menangani perkara sengketa tanah di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
Laporan tersebut diajukan oleh Jonson David Sibarani selaku kuasa hukum tergugat Kepala Desa Tapian Nauli Maruap Sihombing, bersama Leo Nababan selaku kuasa hukum tergugat II intervensi Robert Sihombing.Baca Juga:
Keduanya diterima oleh Asisten Penghubung KY Sumut, Elisabeth Ulina Br Manurung, di kantor KY Sumut Jalan STM Ujung, Kecamatan Medan Johor.
Usai pelaporan, Jonson David Sibarani mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan hingga putusan perkara Nomor 52/G/2025/PTUN-MDN.
Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/26/SKHMT/TN/IV/2021 tanggal 26 April 2021 atas nama Robert Sihombing seluas 4.680 meter persegi di Desa Tapian Nauli.
Dalam putusan, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat Abdul Sihombing untuk seluruhnya dan membatalkan surat tersebut.
Jonson menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim, termasuk perbedaan antara fakta persidangan dengan isi putusan.
"Setelah kami memeriksa dan mencermati isi putusan tersebut, ternyata banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan majelis hakim sehingga putusannya sangat jauh berbeda dengan fakta-fakta persidangan," ujar Jonson.
Hal senada disampaikan Leo Nababan.
Ia menilai putusan PTUN Medan yang kemudian dikuatkan oleh PTTUN Medan telah melampaui kewenangan karena menyangkut pokok sengketa kepemilikan tanah yang seharusnya menjadi ranah peradilan umum.
"Kita datang ke Penghubung KY ini karena kita menduga hukum dipermainkan di PTUN Medan dan juga di PTTUN Medan," kata Leo.
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, melakukan aksi bersihbersih dan penataan kawasan di sepanjang Jalan Lapangan Temba
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas proses penyidikan kasus kematian Winda Lorenza G
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah di Kepulauan Nias segera mengusulkan pro
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Medan tidak sekadar menjadi organisa
PEMERINTAHAN
BENER MERIAH Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Aceh melakukan supervisi kesiapsiagaan Pasukan Pengendali Massa (Dalmas) di Markas Po
NASIONAL
MEDAN Bagi masyarakat yang baru ingin mencoba hobi mendaki gunung, menentukan lokasi pendakian pertama kerap menjadi tantangan. Selain ing
PARIWISATA
NIAS SELATAN Jalan penghubung Kecamatan Sidua&039ori menuju Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, putus total setela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal terhadap MH alias K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kabar duka datang dari Liga Satu Rugby Jepang atau Japan Rugby League One. Pemain rugby asal Fiji, Saimoni Vunilagi, meninggal d
INTERNASIONAL