JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami temuan 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Temuan tersebut menjadi perhatian setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah menemukan sejumlah lokasi yang terdaftar sebagai titik pendirian dapur MBG, namun diduga tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk operasional program.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan informasi tersebut akan menjadi bahan tambahan bagi penyidik yang saat ini tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.Baca Juga:
"Akan menjadi info masukan tambahan dan didalami oleh penyidik," kata Anang kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).
Menurut Anang, pendalaman terhadap temuan tersebut juga sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung kepada seluruh jajaran kejaksaan di daerah untuk menampung berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG.
Saat ditanya apakah temuan di Cilacap berkaitan dengan instruksi tersebut, Anang membenarkannya.
Ia menegaskan seluruh pihak yang terkait dengan persoalan tersebut akan dimintai keterangan untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan.
"Ya tentunya pihak-pihak terkait akan diperiksa termasuk para tersangka nantinya," ujarnya.
Sebelumnya, tim investigasi bersama koordinator wilayah menemukan sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap.
Temuan itu terungkap setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi-lokasi yang sebelumnya tercatat sebagai titik pendirian dapur MBG dalam sistem pendataan.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengatakan terdapat lebih dari 300 titik yang terdaftar.
Namun setelah dilakukan pengecekan langsung oleh kepala SPPG yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), ditemukan sekitar 100 titik yang tidak memiliki bangunan ataupun fasilitas pendukung.
"Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun," kata Ammy.
Menurut Ammy, lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap.
Bahkan sebagian titik berada di lokasi yang dinilai tidak memungkinkan untuk dijadikan dapur MBG.
Beberapa titik ditemukan berada di area persawahan, kawasan hutan, hingga lokasi pemakaman atau kuburan.
Temuan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik jual beli titik pendirian SPPG yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif itu benar adanya, ini yang harus kita benahi," kata Ammy.
Kejaksaan Agung menegaskan akan menindaklanjuti informasi tersebut sebagai bagian dari proses pendalaman perkara yang sedang berjalan.
Selain mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak, penyidik juga akan menelusuri kemungkinan keterkaitan temuan titik SPPG fiktif dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Kasus ini menjadi perhatian karena Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.* (km/ad)
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan tenaga terdidik di
NASIONAL
MUSI BANYUASIN Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam industri kelapa sawit, mulai dari pengelolaan perkebunan
EKONOMI
JAKARTA Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, meminta kelompok yang disebutnya sebagai TPNPBOPM menghe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan LPM Award 2026 atas dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat desa
NASIONAL
NAGAN RAYA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Nagan
NASIONAL
PADANG PARIAMAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penanganan segera sej
NASIONAL
BALIKPAPAN TNI Angkatan Laut (TNI AL) memperkuat koordinasi pengamanan fasilitas minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai Bekapai yang d
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan mandat berat kepada 34 pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Mere
NASIONAL
MEDAN Ikatan Sarjana Al Washliyah Sumatera Utara (ISARAH Sumut) membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakka
NASIONAL
MEDAN Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara terus memperkuat penyaluran komoditas pangan melalui berbagai program pemerintah. Penyaluran dilak
EKONOMI
