Purbaya Kaji Penghapusan Pajak JHT, Tak Ingin Kebijakan Justru Dinikmati Orang Kaya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengkaji lebih lanjut usulan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) yang di
EKONOMI
SEMARANG – Sidang dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026), diwarnai kericuhan.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat aksi saling dorong dengan ratusan massa pendukung Sudewo di gerbang pengadilan.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 10.19 WIB, tidak lama setelah Majelis Hakim yang diketuai Edwin Pudyono membacakan putusan sela yang menolak eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa.Baca Juga:
Usai sidang, Sudewo sempat menghampiri dan menyapa para pendukungnya yang sejak pagi telah berkumpul di depan Pengadilan Tipikor Semarang.
Situasi mulai memanas ketika petugas hendak membawa Sudewo menuju mobil tahanan.
Sejumlah pendukung berusaha mendekati kendaraan tahanan, sementara tim JPU KPK bersama aparat keamanan berupaya mengamankan proses pemindahan terdakwa.
Puluhan massa kemudian menerobos masuk ke halaman pengadilan dan mengerumuni mobil tahanan.
Mereka tampak menggebrak kaca dan bodi kendaraan sambil meneriakkan tuntutan agar Sudewo dibebaskan.
"Bebaskan Pak Sudewo, bebaskan Pak Sudewo," teriak salah seorang orator menggunakan pengeras suara.
Sebelumnya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Sudewo.
"Maka perkara ini harus dilanjutkan," kata Ketua Majelis Hakim, Edwin Pudyono, saat membacakan putusan sela.
Majelis juga menetapkan persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara yang dijadwalkan berlangsung dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Rabu.
Kuasa hukum Sudewo, Yupen Hadi, dalam eksepsinya mempersoalkan penggabungan dua dakwaan berbeda dalam satu perkara.
Menurutnya, dakwaan terkait dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa memiliki objek, waktu, tempat, serta konstruksi hukum yang berbeda.
"Dakwaan tidak hanya berbeda secara narasi. Tetapi berbeda secara hukum acara, berbeda jabatan, berbeda ruang perwakilan, berbeda waktu kejadian, berbeda tempat kejadian, berbeda aktor, berbeda objek perkara, berbeda arah pemeriksaan dan berbeda strategi pembelaan," ujar Hadi dalam persidangan.
Ia menegaskan, keberatan yang diajukan bukan menyangkut benar atau tidaknya dugaan tindak pidana, melainkan mengenai sah atau tidaknya penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana.
"Terdakwa melalui advokatnya memohon kepada majelis hakim untuk menilai nota perlawanan ini sebagai perlawanan hukum acara terhadap penggabungan dakwaan," katanya.
Namun, majelis hakim menilai keberatan tersebut tidak beralasan sehingga proses persidangan harus tetap dilanjutkan.
Sudewo diketahui tengah menghadapi dua perkara korupsi yang ditangani KPK.
Perkara pertama berkaitan dengan dugaan suap dan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Sementara perkara kedua menyangkut dugaan penerimaan suap atau commitment fee proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Politikus Partai Gerindra itu ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026 dan telah menjalani penahanan sejak 20 Januari 2026.
Hingga sidang berakhir, aparat kepolisian tetap bersiaga di sekitar Pengadilan Tipikor Semarang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kericuhan lanjutan selama proses persidangan berlangsung.* (km/ad)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengkaji lebih lanjut usulan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) yang di
EKONOMI
JAKARTA Tim Nasional Indonesia mencatat sejarah sebagai negara Asia pertama yang tampil di ajang Piala Dunia FIFA. Momen bersejarah itu
OLAHRAGA
BALIGE PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Danau Toba memberikan potongan tarif penyeberangan lintas AjibataAmbarita selama masa
PARIWISATA
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menegaskan sejalan dengan tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini bukan sekada
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai menghangat. Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lok
POLITIK
JAKARTA Program Magang Nasional 2025 mencatat hasil positif. Sebanyak 30 persen peserta yang mengikuti program tersebut langsung diterima
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk masa bakti 20262030 melalui Rapat Umum Pemegang Saham
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap modus sindikat judi online (judol) jaringan internasional y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sejumlah alat bukti untuk diajukan dalam sidang praperadilan terkait proses penangkapan kli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memangkas harga gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri menjadi USD13 per Metric Mi
EKONOMI