PEKANBARU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan serta denda Rp500 juta dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas I Pekanbaru, Kamis (9/7/2026).
Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa menguraikan sejumlah fakta yang terungkap selama proses persidangan.
Fakta-fakta tersebut menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam menyusun tuntutan terhadap terdakwa.Baca Juga:
JPU menilai terdapat dua hal yang memberatkan Abdul Wahid.
Pertama, terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kedua, sikap Abdul Wahid selama persidangan dinilai tidak mempermudah proses pembuktian perkara.
"Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit dalam proses pembuktian," ucap JPU dalam sidang tuntutan.
Sementara itu, jaksa hanya mencatat satu hal yang meringankan.
Menurut JPU, Abdul Wahid belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
"Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," kata JPU.
Setelah menyampaikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, JPU kemudian membacakan amar tuntutan.
Dalam tuntutannya, Abdul Wahid diminta dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan serta membayar denda sebesar Rp500 juta.
Sidang akan berlanjut dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.* (d/ad)
MEDAN Jika sebelumnya publik hanya menduga, kini bukti tertulisnya ada di tangan redaksi. Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BARAT DAYA Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kre
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan meminta polisi menyelidiki dugaan keracunan yang dialami belasan siswa sekolah dasar (SD
KESEHATAN
MEDAN Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut), menggantikan Brigj
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa bahasa dan sastra Indonesia kini mulai diajarkan di Universitas AlAzhar, Mesir. Hal
NASIONAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap pria berinisial HK (40) yang diduga mencuri dua telepon gen
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara akhirnya terealisasi setelah melalui proses advokasi selama kurang lebih lima ta
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kepala Desa Majelis Hidayah, Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mulai mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik untuk kembali maju sebagai calon presiden (capre
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menganggarkan Rp 46,1 miliar untuk proyek pematangan lahan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terj
PEMERINTAHAN
