Beban Utang dan Korupsi: Warisan Sepuluh Tahun Pemerintahan Jokowi

BITVONLINE.COM-Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi berbagai tantangan, namun yang paling mencolok adalah kemerosotan di sektor ekonomi dan maraknya praktik korupsi di berbagai lini.

Pemerintahan yang semula diharapkan mampu membawa perubahan dan perbaikan ternyata justru dinilai semakin menyulitkan masyarakat. Pandemi COVID-19 memperparah kondisi tersebut, namun ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola krisis juga tidak bisa diabaikan.

Warisan Utang Jokowi yang Mengkhawatirkan

Utang negara yang kian menumpuk hingga ribuan triliun rupiah menjadi salah satu indikator buruknya pengelolaan ekonomi selama era Jokowi. Banyak pihak mengkritik bahwa kebijakan utang yang masif justru memperlemah perekonomian nasional alih-alih memperbaikinya. Dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat, Indonesia dihadapkan pada situasi di mana generasi mendatang harus menanggung beban yang berat. Pemerintah seolah tidak belajar dari kesalahan dengan terus melakukan pinjaman tanpa strategi yang jelas untuk meningkatkan kapasitas bayar.

 

Di saat rakyat semakin kesulitan, korupsi justru marak di berbagai sektor. Kasus demi kasus muncul tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga hingga ke desa-desa. Lembaga negara yang seharusnya menjadi benteng melawan korupsi justru ikut terseret dalam skandal. Hal ini memperlihatkan kegagalan dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Alih-alih memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah malah dinilai melemahkan lembaga tersebut dengan revisi undang-undang yang kontroversial.

Daya Beli Melemah dan Kesulitan Mencari Pekerjaan

Kondisi ekonomi yang lesu juga tercermin dari melemahnya daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara kesempatan kerja semakin terbatas. Banyak lulusan baru yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mereka yang sudah bekerja pun harus menghadapi stagnasi upah. Masyarakat yang semula berharap akan adanya perbaikan kesejahteraan selama masa pemerintahan Jokowi justru merasa semakin terpuruk.

Harapan Rakyat pada Prabowo dan Hukuman Mati bagi Koruptor

Masyarakat kini menaruh harapan besar pada Bapak Prabowo untuk mampu membawa perubahan nyata sebagai presiden Bakal Di Lantik 20 Oktober Mendatang. Tindakan tegas terhadap para koruptor, seperti penerapan hukuman mati, menjadi tuntutan yang terus digaungkan oleh rakyat. Masyarakt menilai bahwa langkah ini diperlukan sebagai solusi ekstrem untuk menghentikan praktik korupsi yang sudah kronis.

Tidak hanya itu, masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan undang-undang yang mengatur hukuman mati bagi koruptor. Namun, muncul keraguan, apakah DPR berani mengambil langkah ini? Jika mereka enggan, ada kecurigaan bahwa DPR sendiri terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang terjadi. Wakil rakyat diminta tidak takut bertindak untuk kepentingan rakyat, karena rakyat berada di belakang mereka.

Masyarakat Memerlukan Perubahan Nyata Bukan Janji Manis

Setelah satu dekade masa pemerintahan Jokowi, banyak yang menilai bahwa sudah saatnya Indonesia mengambil langkah drastis untuk membenahi segala kekacauan ini. Kritik tajam yang terus disuarakan bukan tanpa alasan, melainkan karena keinginan rakyat untuk melihat masa depan yang lebih baik. Jokowi dihadapkan pada kenyataan bahwa janji-janji kampanye yang indah belum mampu mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia. Jika perubahan tidak segera dilakukan, maka sejarah akan mencatat masa kepemimpinannya sebagai periode yang penuh kekecewaan dan kegagalan.

Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang perubahan tetapi juga memiliki keberanian untuk bertindak melawan korupsi dan membenahi ekonomi yang sudah terlanjur hancur. (PENULIS KRISNA) (EDITOR JUSTIN NOVA)