Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
LANGKAT – Warga Dusun 5, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk segera menutup pabrik pengolahan pinang PT. Ding Rui Feng. Tuntutan ini muncul setelah limbah yang dibuang pabrik tersebut ke parit dekat pemukiman warga di Desa Suka Mulia, menciptakan bau tak sedap yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat setempat.
Pada Selasa malam (20/1/2025), sejumlah warga, termasuk Suriono yang merupakan kaur Desa Suka Mulia, Kepala Dusun 6 Tanjung Mulia Dodi, serta warga lainnya seperti Wak Nonot dan Wak Banun, mendatangi pabrik tersebut untuk menyampaikan protes. Mereka mengungkapkan bahwa limbah pabrik telah menjadi masalah lama yang belum mendapat penanganan serius.
“Kami sudah tidak tahan dengan bau busuk yang berasal dari limbah yang dibuang ke parit di sekitar pemukiman kami. Limbah ini telah mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan kami,” ujar Suriono saat ditemui di lokasi. Masyarakat meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap PT.
Ding Rui Feng yang mereka nilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Warga berharap pabrik yang tidak mampu mengelola limbahnya sesuai dengan peraturan harus segera dihentikan operasionalnya. “Kami berharap pemerintah tidak tinggal diam.
Pabrik ini harus dihentikan jika tidak dapat mengelola limbahnya dengan baik,” tegas Dodi, Kepala Dusun 6 Tanjung Mulia. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Ding Rui Feng belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh warga.
Meski demikian, masyarakat tetap berharap adanya tindakan konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan limbah ini agar lingkungan mereka kembali bersih dan sehat. Kasus ini mencuatkan kembali pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah diharapkan segera bertindak untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut.
(christie)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL