Namun, apabila penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan lepas tersebut, kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan tinggi.
"Jika penuntut umum banding, wewenang untuk melakukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi," ujar Sunarto.
MA juga memperjelas mekanisme pengajuan banding dan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal.
Permohonan yang diajukan setelah melewati batas waktu atau tidak dilengkapi memori upaya hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat formal.
Dalam kondisi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan.
Penetapan itu tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun dan berkas perkara tidak akan diteruskan ke pengadilan tingkat banding maupun MA.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan mencegah munculnya ketidakpastian akibat pengajuan upaya hukum yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan.
Penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011.
Menurut Sunarto, aturan baru tersebut diperlukan karena dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas dan putusan lepas.
MA kini memberikan garis yang lebih tegas agar penerapan hukum di seluruh lingkungan peradilan tidak berjalan dengan tafsir yang berbeda-beda.
"Dengan diterbitkannya SEMA ini, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan menciptakan kesatuan hukum terkait adanya perbedaan penafsiran dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas dan putusan lepas," pungkas Sunarto.
Dengan demikian, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding maupun kasasi oleh jaksa.
BANDA ACEH Personel Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap AA, 24 tahun, warga salah satu gampong di Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi kontribusi Universitas Sumatera Utara (USU) dalam mendorong kemajuan pendidikan,
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dedikasi, keterbukaan terhadap informasi publik, dan komitmen membangun komunikasi dengan insan pers mendapat apresiasi da
NASIONAL
BATU BARA Bapenda Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah dalam rangka mendukung program Bupati Batu Bara Sinergi Melayan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 11 terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar Qanun Aceh t
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Evaluasi dilakukan se
EKONOMI
BANYUWANGI Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat memberi waktu dua bulan kepada pemerintah untuk membenahi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap pembangunan 82 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR untuk menjual satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap dirinya sempat dihubungi Sekretariat Kabinet Teddy Indra
HUKUM DAN KRIMINAL
