Usai Vonis 3 Terdakwa, Hakim Buka Jalan Pengembangan Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi

MEDAN — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membuka peluang pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi.

Hal itu disampaikan setelah hakim menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara tersebut.

Ketiga terdakwa ialah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebing Tinggi, Idam Khalid; Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra; serta Direktur PT Gunung Emas Ekaputra, Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto.

Baca Juga:

• Puan Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Negara Tetangga Protes soal Kabut Asap Karhutla

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis malam, 20 Agustus 2026, Hakim Ketua Asad Rahim Lubis mempersilakan jaksa memikirkan langkah selanjutnya untuk mengembangkan perkara tersebut.

"Silahkan jaksa berpikir-pikir, tindakan selanjutnya dalam rangka pengembangan, demikian ya sidang dinyatakan selesai dan ditutup," ucap Hakim Ketua Asad Rahim Lubis di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (20/8/2026) malam.

Mendengar pernyataan tersebut, jaksa terlihat menganggukkan kepala sembari memperhatikan hakim Asad Rahim Lubis.

Pengembangan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan aliran dana dan pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan smartboard di Tebing Tinggi.

Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah Bahrun Walidin, seorang pegawai negeri sipil asal Aceh Jaya.

Selain itu, jaksa juga dapat mendalami dugaan uang yang diterima mantan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimi.

Moettaqien sebelumnya membantah terkait uang yang disebut dalam perkara tersebut.

Ruang pengembangan perkara menjadi perhatian setelah majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap tiga terdakwa dengan hasil berbeda.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bebas kepada Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto.

Mantan Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri itu dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Bambang tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Sementara itu, mantan Kadisdikbud Tebing Tinggi Idam Khalid divonis 7 tahun 6 bulan penjara.

Vonis yang sama dijatuhkan kepada Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa.

Budi juga dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut dan dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara.

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan 93 unit smartboard untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2024.

Pengadaan tersebut menggunakan anggaran Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sekitar Rp14,415 miliar.

Dalam perkara tersebut, dugaan korupsi pengadaan smartboard disebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp6,2 miliar.

Putusan terhadap tiga terdakwa kini membuka babak baru bagi penegak hukum.

Pernyataan hakim yang mempersilakan jaksa melakukan pengembangan perkara dapat menjadi pintu untuk menelusuri dugaan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Namun, setiap pihak yang disebut dalam perkara tetap harus ditempatkan berdasarkan proses hukum dan pembuktian yang berlaku.* (d/ad)

Puan Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Negara Tetangga Protes soal Kabut Asap Karhutla

Bripda RF Dipecat Tidak Hormat Usai Bunuh dan Rampok Nenek di Deli Serdang, Polisi Ungkap Motif Terlilit Utang Judol

Kapolda Aceh Bacakan Proklamasi Polisi, Hari Juang Polri Dimeriahkan Lomba Devile Antar-Satker

Ketakutan Diburu Polisi, Wanita di Banda Aceh Serahkan Diri Usai Diduga Curi Dua Cincin Emas Rp19 Juta

Sidang Korupsi Kuota Haji, JPU KPK: Hak Beribadah Dimanfaatkan Segelintir Orang untuk Menumpuk Kekayaan

Rektor Unsoed Kena OTT KPK, Harta Kekayaannya Tembus Rp3,12 Miliar