Kapolri: Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla di Kalimantan Sudah Dikantongi
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
"Dan kemudian yang paling penting bahwa terkait dengan pembagian kuota tambahan ya. Ya, pemerintah Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak bisa memutuskan itu sendiri," ujar Yaqut.
Menurut dia, ketentuan tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama Menteri Haji Arab Saudi pada 8 Januari 2024.
"Ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dan itu jelas tertuang pada MOU yang kami tanda tangani saya bersama dengan Menteri Haji Raja Saudi Arabia pada tanggal 8 Januari tahun 2024," kata Yaqut.
Yaqut menyebut pemerintah Arab Saudi memiliki kewenangan akhir dalam menentukan kuota haji tambahan.
"Artinya apa? Bahwa dalam hal ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia ini adalah ultimate authority. Tanpa persetujuan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia pembagian berapa pun tidak akan pernah bisa," kata dia.
Dalam perkara tersebut, JPU KPK mendakwa Yaqut menerima uang sebesar US$271.500.
Jaksa menyebut penerimaan tersebut merupakan bagian dari uang yang memperkaya Yaqut dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024.
Selain Yaqut, jaksa menyebut 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperoleh Rp478,17 miliar.
Sementara itu, Koperasi Perahu disebut menerima US$26.500.
KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp622,09 miliar.
Nilai kerugian itu mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.
Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Bidpropam Polda Sumut) menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota pol
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau lokasi ratusan rumah yang rusak akibat cuaca ekstrem di Kecamatan Medan Johor, Kot
NASIONAL
TOBA Seorang siswa SMA berinisial GM, 17 tahun, tewas tenggelam di Danau Toba, tepatnya di Pantai Biru, Desa Lumban Silintong, Kecamatan
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri acara Kenal Pamit Wakapolda Sumatera Utara di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jum
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung pemutaran film nasional Djamin Setia Selamanya yang mengangkat perjalanan hid
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan fisik dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah serta kemente
NASIONAL
GAYO LUES Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memperketat evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mempercepat pemanfaa
NASIONAL