Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Seorang wanita berinisial Yenti (30 tahun), yang bekerja sebagai staf pemasaran di PT Pelita Agung Agrindustri, divonis penjara selama 2,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Medan. Yenti dinyatakan bersalah atas tuduhan penggelapan 19 ribu meterai perusahaan, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 190,6 juta.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hendra Hutabarat pada Rabu (2/10), majelis hakim menyatakan bahwa Yenti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yenti dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Hendra, seperti disampaikan oleh Humas PN Medan, Soniady.
Latar Belakang KasusKasus ini berawal pada tahun 2017 ketika Yenti mulai bekerja sebagai staf administrasi di PT Pelita Agung Agrindustri, anak perusahaan PT Permata Hijau Group, yang bergerak di bidang produksi kelapa sawit. Pada tahun 2021, Yenti dimutasi menjadi staf pemasaran, yang bertanggung jawab membuat kontrak kerja sama dan dokumen pembayaran yang memerlukan meterai.
Dalam proses pemesanan meterai, Yenti menggunakan akun pribadi dan seringkali memesan meterai melalui akun orang lain. Data persidangan menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2023, Yenti telah memesan 33,8 ribu meterai, sementara penggunaan resmi perusahaan hanya sekitar 14,7 ribu meterai. Hal ini mengindikasikan adanya kelebihan pemesanan sebanyak 19 ribu meterai.
Penggelapan MeteraiPada 31 Oktober 2023, Yenti mengajukan permintaan meterai yang sama dengan seorang staf baru, Stify, yang juga meminta meterai dalam jumlah yang sama. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa Yenti kerap memanfaatkan akun orang lain, termasuk akun saksi Jesson, untuk melakukan pemesanan meterai. Dari akun Jesson, Yenti telah memperoleh 4,6 ribu meterai.
“Yenti telah menjual meterai milik perusahaan kepada pihak ketiga yang tidak diketahui, dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Hendra dalam putusannya. Kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan PT Pelita Agung Agrindustri mencapai Rp 190,6 juta.
Tindak LanjutKeputusan hakim ini merupakan langkah penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi di perusahaan swasta. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan aset perusahaan dan meningkatkan kesadaran akan dampak penggelapan terhadap keuangan perusahaan.
Dengan vonis ini, diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku lainnya untuk tidak melakukan tindakan serupa. Pengadilan memberikan waktu bagi terdakwa untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
Kejadian ini menjadi perhatian bagi kalangan industri dan diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan di Indonesia.
(N/014)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL