Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
Lebak, Banten – Kasus pembunuhan seorang bocah perempuan berinisial APH, yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Pantai Cihara, Lebak, Banten, terus menuai sorotan tajam dari masyarakat dan tokoh publik. Meskipun pelaku yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap, permintaan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, termasuk pasal pembunuhan berencana, semakin menguat.
Pada 19 September 2024, APH ditemukan dalam keadaan tragis, wajahnya dililit lakban dan tubuhnya penuh memar. Penemuan itu mengguncang masyarakat, terutama karena bocah berusia lima tahun tersebut dilaporkan hilang sejak 17 September 2024. Setelah dilakukan autopsi, terungkap bahwa kondisi korban sangat mengenaskan, memicu kemarahan publik yang meminta keadilan.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjadi salah satu tokoh publik yang angkat suara. Dalam keterangannya, ia menegaskan harapannya agar para pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang mengancam hukuman mati. “Kami berharap para pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang mengancam dengan hukuman mati,” ungkap Habiburokhman, Rabu, 25 September 2024, seperti dikutip dari laman gerindra.id.
Kapolres Cilegon, Ajun Komisaris Besar Polisi Kemas Indra Natanegara, mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga wanita sebagai tersangka utama dalam kasus ini, yaitu RH (38 tahun), SA (38 tahun), dan EM (36 tahun). Mereka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp 3 miliar.
Namun, langkah penyidik untuk tidak menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana kepada ketiga tersangka tersebut menimbulkan pertanyaan. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Cilegon, Ajun Komisaris Polisi Hardi Meidikson Samula, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan penilaian terhadap peran para tersangka. “Peran dari tiga pelaku sesuai dengan pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak, yang telah melakukan penganiayaan hingga korban meninggal,” ujarnya.
Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa ketiga tersangka telah merencanakan aksi keji ini selama satu bulan. Jika mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP, ancaman hukuman yang akan dihadapi adalah minimal penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Pasal tersebut menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Sementara itu, dua tersangka lainnya, UH dan YH, yang diduga terlibat dalam pembuangan jenazah APH, akan dikenakan pasal 55 KUHP mengenai pidana penyertaan, yang mengatur tentang keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana.
Motif di balik tindakan keji ini diketahui melibatkan tiga faktor utama: utang-piutang, dendam, dan cemburu. Kasus ini telah menggugah hati banyak orang dan menimbulkan tuntutan agar keadilan ditegakkan bagi APH.
Dengan latar belakang kasus yang penuh dengan kegaduhan ini, publik berharap agar proses hukum berjalan dengan transparan dan menuntut hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan perhatian masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
Kita semua berharap agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali dan penegakan hukum dapat memberikan rasa keadilan yang sebenarnya bagi korban dan keluarganya.
(N/014)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN