Inspektorat Tegaskan Istri Bupati Deliserdang Tak Terlibat dalam Penyimpangan Pengadaan Jilbab Rp525 Juta

"Untuk penyimpangan dan jumlah kelebihan pembayaran sudah dituangkan dalam laporan Inspektorat. Selain Kabag juga ada pihak lain yang kita rekomendasikan untuk dikenakan sanksi tapi sanksi ringan. Untuk penyedia pengadaan (perusahaan yang dapat proyek) telah kita rekomendasikan untuk di blacklist," kata Edwin.

Akibat temuan tersebut, FRP terancam dicopot dari jabatannya.

Ia juga diwajibkan mengembalikan kelebihan pembayaran kepada rekanan yang nilainya disebut hampir Rp100 juta.

Saat ini, hasil pemeriksaan Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektorat Deliserdang.

"Setelah ada hasil dari tim pemeriksa maka akan diteruskan ke Bupati untuk selanjutnya dikeluarkan surat keputusan," kata Edwin.

Edwin juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen yang telah diteliti, pengadaan jilbab tersebut tidak memiliki hubungan dengan organisasi PKK Kabupaten Deliserdang maupun Ketua TP PKK Deliserdang Jelita Siregar, yang juga Istri Bupati Deliserdang.

Nama Jelita sebelumnya ikut disebut-sebut dalam isu tersebut karena jilbab kerap dibagikan dalam sejumlah kegiatan yang dihadirinya di kecamatan.

Namun, Edwin mengatakan hasil pemeriksaan tidak menemukan keterkaitan antara pengadaan tersebut dengan PKK Deliserdang.

Pernyataan ini menjadi penting karena sebelumnya muncul tudingan di masyarakat mengenai dugaan hubungan antara pengadaan jilbab dengan kegiatan Ketua TP PKK Deliserdang.

Kasus pengadaan jilbab tersebut juga menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara (Amara Sumut).

Beberapa hari sebelumnya, kelompok mahasiswa tersebut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Deliserdang.

Mereka juga mendatangi Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Deliserdang.

Bobby Nasution Izinkan Pejabat Pemprov Sumut Beli Mobil Dinas Baru, Tapi Ada Syaratnya

Udara Medan Masuk Kategori Tidak Sehat, DPRD Minta Siswa Gunakan Masker

Tindak Lanjut Rakor Integritas, Pemko Medan Minta OPD Segera Selesaikan Pekerjaan yang Belum Tuntas

Lantik 3 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, Bobby Nasution: Jauhi Korupsi dan Pungli yang Merugikan Masyarakat

Tersengat Listrik Saat Pasang Bendera, Wali Kota Tanjungbalai Pastikan 2 Pekerja DLH Dapat Pendampingan

Bersama 33 Kepala Daerah se-Sumut, Bupati Asahan Teken Komitmen Cegah Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan