Firman mengatakan pihak Imigrasi Kualanamu masih mendalami setiap temuan yang diperoleh selama pengawasan.
Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan keterangan di lapangan dengan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan.
"Setiap temuan kami di lapangan akan didalami berdasarkan hasil keterangan dan dokumen. Pemeriksaan tiga WNA Vietnam untuk memastikan status dan kegiatan, termasuk kesesuaian lokasi kerja dengan RPTKA yang terdaftar," ucap Firman.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan status keimigrasian ketiga WNA sekaligus mengetahui kegiatan mereka selama berada di Indonesia, termasuk kesesuaian lokasi kerja dengan dokumen RPTKA yang dimiliki.* (mi/ad)
SERDANG BEDAGAI Video dua emakemak yang menyampaikan keresahan tentang peredaran narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumater
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait ucapan Presiden Pra
NASIONAL
MEDAN Penyaluran bantuan sosial atau bansos berupa beras sebanyak 30 kilogram di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Meda
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap sepasang kekasih yang diduga menjadi pemasok vape berisi narkoba jaringan Malaysia di Kota Medan, Sumatera Utara.
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan progra
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH meminta seluruh warga Pengadilan Negeri Banda Aceh (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kualanamu mengamankan tiga warga negara Vietnam yang diduga beker
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan AKBP Andrian Risky Lubis bersama sejumlah penyidiknya dilaporkan ke Bidang Profes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyatuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap alasannya menolak ajakan pakar hukum tata ne
HUKUM DAN KRIMINAL
