JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah pakar sebagai pihak yang "saking pintarnya jadi goblok".
Pigai menegaskan pernyataan Prabowo tidak ditujukan kepada seluruh pakar, akademisi, maupun ilmuwan.
Menurut dia, Presiden sedang mengkritik kelompok yang disebutnya sebagai "post-truth".Baca Juga:
Penjelasan itu disampaikan Pigai di Jakarta pada Selasa, 22 September 2026.
Kementerian HAM juga menyebut Pigai memberikan klarifikasi bahwa istilah tersebut merujuk pada kelompok yang dinilai mengabaikan kebenaran atau memiliki kepentingan lain di luar kepakaran.
Pigai mengatakan istilah post-truth yang dimaksudnya merujuk kepada orang-orang yang menurutnya membungkam kebenaran, tidak mengakui fakta, kemudian membangun narasi lain.
"Jadi yang ini hanya post-truth aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. Post-truth itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," kata Pigai.
Ia kembali menegaskan bahwa ucapan Prabowo tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap seluruh kelompok pakar.
"Ini yang disampaikan oleh Presiden itu adalah yang post-truth, yang ramai-ramai membungkam kebenaran," ujarnya.
Menurut Pigai, kelompok yang dimaksud dapat mencakup orang yang memiliki latar belakang intelektual, tetapi juga menjalankan peran sebagai aktivis, influencer, buzzer, partisan, atau pendukung kelompok politik tertentu.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai turut menanggapi pernyataan Mahfud MD mengenai ucapan Prabowo.
Pigai menilai Mahfud telah melakukan generalisasi terhadap pernyataan Presiden.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Puskesmas Tuntungan di Jalan Bunga Melati, Kelurahan Kemenangan Tani
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta pelaku usaha memperkuat kolabora
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) optimistis realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera
PEMERINTAHAN
JAKARTA DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undangundang dalam rapat paripu
NASIONAL
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
