
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
Denpasar, Bali – Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengungkap kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh dua warga negara asing (WNA), Kamis (22/8/2024). Dua orang yang ditangkap adalah DL, seorang pria berkewarganegaraan Ukraina, dan SW, seorang pria asal India. Penangkapan ini menjadi sorotan karena keduanya diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang mereka miliki.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, mengungkapkan bahwa DL dan SW ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan yang menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan izin tinggal mereka. DL dan SW kini sedang menjalani proses pendeportasian di Ruang Detensi Imigrasi Denpasar.
Kasus SW: Pemasaran Vila di Uluwatu
SW, warga negara India, terdeteksi memasarkan penyewaan sebuah vila di kawasan Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. SW tercatat sebagai pemegang izin tinggal investor yang berlaku hingga 24 Agustus 2025. Berdasarkan ketentuan, izin tinggal investor hanya diperuntukkan untuk kegiatan investasi dan bukan untuk melakukan aktivitas pemasaran atau keahlian profesional.
“SW seharusnya hanya melakukan kegiatan investasi sesuai peruntukan izin tinggalnya. Namun, dia terlibat dalam pemasaran vila yang jelas melanggar ketentuan izin tinggal,” ujar Ridha Sah Putra. SW diketahui sudah memasarkan vila seharga Rp 25 juta per bulan sejak 2021. Imigrasi saat ini masih berkoordinasi dengan Dinas Perizinan dan Satpol PP Bali untuk mengidentifikasi pemilik vila tersebut.
Kasus DL: Bekerja Sebagai Teknisi di Butik
Sementara itu, DL, warga negara Ukraina, ditangkap setelah terlibat dalam pelatihan penggunaan barcode di sebuah butik di Desa Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. DL, yang memegang izin tinggal terbatas hingga 27 Januari 2025, dilaporkan terlibat dalam aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan jenis izin tinggalnya.
“DL terlibat dalam kegiatan teknis yang melibatkan pelatihan pegawai butik. Ini melanggar ketentuan izin tinggalnya, yang seharusnya tidak mencakup pekerjaan profesional atau teknis,” jelas Ridha Sah Putra. Ketika diperiksa, DL sempat menunjukkan perlawanan dengan tidak mau menunjukkan dokumen perjalanan atau paspor kebangsaannya, yang akhirnya memicu penangkapan oleh petugas Imigrasi.
Proses Pendeportasian
Kedua WNA ini kini menjalani proses pendeportasian berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau melanggar ketentuan perundang-undangan.
Imigrasi Kelas I TPI Denpasar akan terus memantau dan melakukan penegakan hukum untuk memastikan semua WNA yang berada di Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku. Proses pendeportasian kedua WNA ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang asing lainnya agar mematuhi ketentuan izin tinggal mereka.
(n/014)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi