JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi dalam pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). Proyek dengan nilai sekitar Rp 20 miliar ini kini menjadi sorotan karena diduga tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai tempat evakuasi bagi masyarakat yang terdampak bencana tsunami.
Menurut informasi dari Jubir KPK Tessa Mahardhika, penyidik KPK telah memeriksa 12 saksi pada Selasa, 6 Agustus 2024, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap proses lelang proyek serta proses serah terima shelter tsunami yang diduga penuh kejanggalan.
Daftar Saksi yang Diperiksa:
Baca Juga:AN – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Shelter Tsunami NTB DJI – Konsultan Manajemen Konstruksi WP – Konsultan Manajemen Konstruksi SKM – Konsultan Manajemen Konstruksi DJM – Ketua Pokja AH – Sekretaris Pokja IRH – Anggota Pokja IJ – Anggota Pokja dan Sekretaris PPHP YS – Ketua PPHP SHT – Anggota PPHP MS – Anggota PPHP KS – Anggota PPHP
Penyidik KPK sedang menyelidiki berbagai aspek dari proyek ini, termasuk proses lelang, pengawasan konstruksi, dan serah terima proyek. “Kami mendalami semua tahapan mulai dari proses lelang hingga serah terima shelter tsunami,” kata Tessa Mahardhika. Menurutnya, informasi yang diterima menunjukkan bahwa shelter yang dibangun tidak dapat digunakan untuk tujuan awalnya, yaitu sebagai tempat evakuasi sementara dari bencana tsunami.
Kerugian Negara dan Potensi Korupsi
Baca Juga:
Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa nilai proyek pembangunan shelter tsunami tersebut mencapai sekitar Rp 20 miliar. Meskipun audit resmi belum selesai, KPK mengindikasikan bahwa kerugian negara mungkin mencapai jumlah yang sama. Tessa Mahardhika menyebutkan, “Penyidik memperkirakan hasil auditnya adalah total loss, karena shelter tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan awal.”
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa shelter tersebut sama sekali tidak berfungsi sebagai tempat perlindungan dari tsunami. Keberadaan proyek yang gagal ini menambah daftar panjang masalah infrastruktur yang diduga terjebak dalam praktik korupsi.
Langkah Selanjutnya
KPK kini berfokus pada verifikasi keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa dan mengumpulkan bukti-bukti lain untuk menyusun kasus secara menyeluruh. Penyelidikan ini akan berlanjut untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
(K/09)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
