Resmi! Bobby Nasution Angkat Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kepala PUPR Sumut
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JABAR -Kasus pembunuhan yang mengguncang kota Cirebon pada tahun 2016, yang melibatkan Vina dan Eki, kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya dugaan rekayasa dalam penanganan kasus tersebut. Iptu Rudiana, ayah dari salah satu korban, Eki, telah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, namun hasilnya tidak diekspos secara publik.
Menurut keterangan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, pemeriksaan terhadap Rudiana telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak ditemukan pelanggaran dalam tugasnya sebagai anggota kepolisian. Meskipun demikian, masyarakat tetap menyoroti kejanggalan dalam penanganan kasus ini.
Keterlibatan Rudiana dalam kasus tersebut terasa ironis, mengingat pada saat kejadian, ia menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemampuan dan kewenangan seorang Kasat Narkoba dalam menangani kasus-kasus pidana, terutama yang berpotensi mengarah pada pembunuhan.
Penyidik yang menangani kasus ini telah mengklaim bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka didasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Namun, beberapa saksi termasuk Liga Akbar, yang sempat ditemui oleh Rudiana, mengungkapkan bahwa mereka merasa dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak sesuai dengan keterangan yang mereka sampaikan.
“Awalnya saya menolak untuk menandatangani BAP tersebut. Namun, polisi mengatakan kepada saya, ‘Apakah Anda tidak merasa kasihan terhadap almarhum Eki dan Vina?’ Saya merasa terjebak dan akhirnya menandatangani BAP tersebut,” ujar Liga dalam kesaksiannya.
Kejadian ini semakin mempertanyakan integritas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terlebih lagi, Farhat Abbas, salah satu kuasa hukum dari pihak keluarga, telah melaporkan Rudiana atas dugaan rekayasa keterangan dalam penanganan kasus ini. Farhat menekankan bahwa ada kejanggalan dalam keterangan Rudiana yang menyebutkan ada 11 tersangka dalam kasus tersebut, sementara fakta terbaru hanya mengkonfirmasi keberadaan sembilan tersangka.
“Ada yang tidak konsisten dalam keterangan Rudiana terkait kasus ini. Kami berharap agar Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan kami dengan adil dan memastikan kebenaran terungkap dalam penanganan kasus ini,” tegas Farhat.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti peran media dalam mengawal proses hukum ini.
Kasus ini juga mencerminkan kompleksitas dalam penanganan kasus kriminal yang melibatkan pihak berwenang. Proses penegakan hukum yang transparan dan profesional menjadi kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Sampai saat ini, kasus Vina 2016 masih menjadi sorotan publik, dengan harapan bahwa kebenaran akan segera terungkap dan keadilan akan ditegakkan untuk kedua korban dan keluarga mereka. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga bagi pihak berwenang dalam mengelola kasus-kasus serupa di masa depan.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Polri menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Brimob terhadap dua pela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK