Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan situasi unik yang dihadapi oleh Min Aung Hlaing, yang saat ini menjadi subjek permintaan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Sejak merebut kekuasaan pada 2021, junta militer Myanmar dipimpin oleh Min Aung Hlaing dan menghadapi kecaman luas dari komunitas internasional.
Jaksa agung ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan kejahatan terhadap kelompok minoritas Rohingya, dengan lebih dari 1 juta warga Rohingya yang telah dipindahkan secara paksa dari Myanmar.
Hingga kini, ICC masih mempertimbangkan permintaan tersebut.
Gempa bumi kali ini menjadi tantangan besar bagi Myanmar, yang tidak hanya berjuang menghadapi dampak bencana alam tetapi juga tengah berada dalam krisis politik berkepanjangan.
(dc/a)
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
Politik
BEKASI Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berhasil membuka lapangan pekerjaan b
Ekonomi
SIMALUNGUN Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis menewaskan seorang ibu dan anaknya di Jalan Umum Km 14,515 yang menghubungkan Pematangs
Peristiwa
YOGYAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat JakartaBa
Nasional
JAKARTA Para ilmuwan kembali memperingatkan potensi bencana alam besar yang mengintai kawasan barat Amerika Utara. adsenseZona Subduks
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
Ekonomi
JAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan
