Dampak Karhutla: Jambi Jadi Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia, PM2.5 Palangka Raya Melonjak
JAKARTA Kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan pemantauan realtim
NASIONAL
JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjelang akhir tahun 2024. Total sebanyak 300 perwira tinggi (pati) di TNI mengalami rotasi jabatan, mencakup 143 pati dari TNI Angkatan Darat (AD), 92 pati dari TNI Angkatan Laut (AL), dan 65 pati dari TNI Angkatan Udara (AU). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang terbit pada Jumat, 6 Desember 2024.
Mutasi besar-besaran ini menandai rotasi penting dalam struktur organisasi TNI di seluruh angkatan. Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto menyebutkan bahwa rotasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional TNI, mengoptimalkan pengamanan negara, serta memastikan ketersediaan pemimpin-pemimpin TNI yang berkompeten dan berpengalaman di berbagai posisi strategis.Salah satu perwira yang kembali menjalani rotasi penting adalah Mayjen TNI Achiruddin. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kodam VI/Mulawarman, Achiruddin kini kembali ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Jabatan ini bukanlah yang pertama bagi Achiruddin, yang sebelumnya menjabat Danpaspampres pada November 2023. Penunjukannya kembali ke posisi tersebut adalah bagian dari keputusan yang diambil Panglima TNI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting.
Menurut Kapuspen TNI, penunjukan Mayjen Achiruddin sebagai Danpaspampres merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang bertujuan untuk mengoptimalkan tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan tersebut mencerminkan kebutuhan organisasi serta pengalaman, prestasi, dan profesionalisme Achiruddin yang sudah terbukti di berbagai jabatan sebelumnya.Mutasi ini juga mencakup penunjukan-penunjukan lainnya yang mengubah peta komando di tubuh TNI. Mayjen Achiruddin sendiri pernah mengisi jabatan Danpaspampres sebelum dipromosikan menjadi Pangdam VI/Mulawarman pada Oktober 2024. Kini, ia kembali ditugaskan untuk memastikan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden berjalan optimal dengan berbagai tantangan yang ada.Secara keseluruhan, rotasi dan mutasi di TNI ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Para pati yang baru dipromosikan akan segera bertugas di posisi-posisi baru mereka untuk mendukung tugas-tugas TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan pemantauan realtim
NASIONAL
DELI SERDANG Kabut asap menyelimuti kawasan Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (15/10/
PERISTIWA
JAKARTA Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik mengaku pernah diperlihatkan hasil pemindaian atau scan ijazah Presiden ke7 RI
NASIONAL
MEDAN Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam 10 provinsi yang menjadi nominasi Jamsostek Award 2026. Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan penerapan hukuman mati terhada
NASIONAL
MEDAN Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan akan segera melakukan pendalaman atas mark up harga bahan baku harian kebutuh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polres Pelabuhan Belawan menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di wilayah Medan Marelan, Kota Medan, dan Kecamatan Hamparan Perak,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa personel polisi yang diduga melanggar prosedur saat menembak seorang terduga pencuri brondola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi
NASIONAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL