Hakim AS Perpanjang Perlindungan Bagi Harvard, Larangan Mahasiswa Asing Ditangguhkan

AMERIKA SERIKAT - Seorang hakim federal Amerika Serikat memperpanjang perlindungan hukum bagi Universitas Harvard, mencegah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencabut izin penerimaan mahasiswa asing. Keputusan ini disampaikan Hakim Distrik Allison Burroughs pada Kamis (29/5/2025) dalam sebuah sidang penting di Boston.

Hakim Burroughs menyatakan akan mengeluarkan perintah pendahuluan, enam hari setelah menerbitkan perintah sementara pertama, sebagai langkah hukum untuk melindungi universitas elite tersebut dari kebijakan imigrasi kontroversial pemerintahan Trump.

Keputusan ini bertepatan dengan upacara wisuda Universitas Harvard yang dihadiri ribuan lulusan dari berbagai negara. Dalam pidatonya, Presiden Harvard Alan Garber menekankan pentingnya keragaman internasional di lingkungan akademik, yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Universitas Harvard menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan imigrasi pemerintah yang menyasar institusi pendidikan tinggi. Pencabutan izin tersebut dinilai akan sangat merugikan keberagaman kampus dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan.

"Di Harvard Kennedy School saja, hampir 60% mahasiswa pascasarjana berasal dari luar negeri. Ini akan menjadi kerugian besar," ujar juru bicara universitas.

Selain upaya pencabutan izin, Harvard juga menghadapi tekanan lain dari pemerintah, termasuk pembekuan dana hibah miliaran dolar, usulan pencabutan status bebas pajak, serta penyelidikan diskriminasi ideologis.

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan keras pemerintahan Trump terhadap institusi akademik, terutama yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan mengumumkan akan mencabut visa pelajar asal China, khususnya yang memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok.

Saat ini, lebih dari 275.000 pelajar asal Tiongkok menempuh pendidikan di kampus-kampus AS, menjadikannya kelompok mahasiswa asing terbesar yang juga menjadi penopang finansial dan teknologi di universitas Amerika.

Keputusan pemerintah memicu kekhawatiran luas di kalangan pelajar internasional, mendorong mereka untuk mempertimbangkan negara lain sebagai alternatif pendidikan tinggi. Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi dan Universitas Amerika, Lynn Pasquerella, mengingatkan bahwa AS bisa mengalami brain drain besar-besaran akibat kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) memberikan sinyal bahwa Harvard diberi waktu 30 hari untuk menanggapi pencabutan izin, namun tetap mencabut visa beberapa mahasiswa baru, menimbulkan dugaan pelanggaran atas perintah pengadilan.

"Perintah ini masih relevan karena proses administrasi yang tidak pasti dan dugaan ketidakpatuhan DHS," kata Hakim Burroughs.