Dari Sejarah Penjajahan hingga Kepentingan Politik: Inilah Penyebab Konflik Thailand-Kamboja

PNHOM PENH - Ketegangan berkepanjangan antara Thailand dan Kamboja akhirnya meledak menjadi kekerasan bersenjata pada Kamis (24/7/2025), menewaskan setidaknya 12 warga Thailand, sebagian besar merupakan warga sipil. Serangan melibatkan baku tembak, peluncuran roket, dan ranjau darat di wilayah perbatasan kedua negara.

Jumlah korban dari pihak Kamboja masih belum dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. Kedua pihak saling melempar tudingan atas siapa yang memulai konfrontasi ini.

Konflik ini bukan hal baru. Perselisihan berakar sejak era kolonial Prancis, saat batas wilayah antara Thailand dan Kamboja ditetapkan secara sepihak. Ketegangan semakin parah pada 2008, ketika Kamboja mendaftarkan Kuil Preah Vihear, situs abad ke-11, sebagai Warisan Dunia UNESCO, yang ditolak keras oleh Thailand.

Sejak itu, konflik muncul secara sporadis dan kerap memakan korban di kedua belah pihak. Bentrokan terbaru bermula pada Mei 2025, saat seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden baku tembak.

Situasi memburuk pada Rabu (23/7), ketika lima tentara Thailand terluka oleh ranjau darat. Thailand menuding ranjau tersebut baru dipasang oleh Kamboja. Sebagai respons, Thailand menutup perbatasan timur laut dan mengusir duta besar Kamboja. Kamboja membalas dengan menarik seluruh staf diplomatik dari Bangkok.

Krisis ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik di kedua negara:

Di Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet diduga menggunakan konflik ini untuk menguatkan posisinya. Sosok Hun Sen, ayahnya, tetap berpengaruh dalam mengambil kebijakan.

Di Thailand, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra tengah diskors setelah bocoran rekaman percakapannya dengan Hun Sen menimbulkan kecaman publik. Pemerintah Thailand kini mengambil sikap keras terhadap Kamboja untuk memulihkan dukungan politik dalam negeri.

Ketegangan ini juga berdampak langsung pada:

Perdagangan bilateral, terutama setelah Kamboja melarang impor produk Thailand seperti buah, sayuran, dan film.

Pemutusan akses internet dari Thailand ke Kamboja.

Penutupan perbatasan, menghambat ekonomi lokal dan pariwisata.

Kedua negara juga berada di bawah tekanan dari Amerika Serikat yang berencana menaikkan tarif impor mulai Agustus 2025.

Kendati situasi kian memanas, kedua negara menyatakan tidak menginginkan perang terbuka. Pejabat sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menegaskan penyelesaian damai lewat hukum internasional adalah opsi utama.

Namun, PM Hun Manet menyatakan bahwa Kamboja akan menggunakan kekuatan bersenjata bila diserang lebih lanjut.

Sejumlah analis menilai potensi perang skala penuh tetap rendah, namun tanpa intervensi diplomatik yang cepat dan konkret, konflik ini dapat berlanjut dan mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara.*

(bs/j006)