Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
TEL AVIV – Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas operasi militer di Gaza dan merebut Kota Gaza.
Aksi ini digelar sebagai respons terhadap eskalasi konflik yang semakin intens, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan niat untuk mengambil alih wilayah tersebut.
Para demonstran membawa spanduk besar bertuliskan pesan damai dan foto-foto sandera yang masih ditahan di wilayah Palestina.
Mereka menuntut pemerintah Israel untuk segera membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Salah satu peserta aksi, Shahar Mor Zahiro, yang merupakan kerabat dari seorang sandera yang terbunuh, menegaskan, "Kami akan mengejar Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di setiap waktu dan tempat," serunya kepada Perdana Menteri Netanyahu.
Selain menuntut pembebasan sandera, para demonstran juga menyerukan penghentian perang yang telah berlangsung lama ini.
Demonstrasi ini berlangsung dengan damai, meskipun tensi politik di dalam negeri Israel terus meningkat.
Salah seorang pengunjuk rasa, Leora Cohen, menyatakan, "Kami tidak ingin melihat lebih banyak korban. Kami menginginkan perdamaian dan keselamatan bagi semua orang, baik di Gaza maupun di Israel."
Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengungkapkan rencananya untuk melancarkan operasi militer besar-besaran guna merebut Kota Gaza.
Netanyahu menegaskan, "Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," ujarnya dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (8/8).
Namun, meskipun menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk beberapa pejabat militer Israel, Netanyahu tetap pada pendiriannya dan mendesak operasi tersebut sebagai langkah untuk memastikan keamanan jangka panjang.
Di sisi lain, Hamas, yang kini memerintah Gaza, menanggapi keras rencana Netanyahu.
Melalui pernyataan resmi, Hamas menyebut tindakan tersebut sebagai upaya "kudeta" terhadap proses negosiasi gencatan senjata yang sedang berjalan.
Hamas menganggap langkah Israel ini sebagai tindakan yang tidak hanya membahayakan sandera, tetapi juga menambah penderitaan warga Gaza yang sudah lama dilanda konflik.
"Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanannya dan mengorbankan mereka," bunyi pernyataan Hamas yang dirilis pada Sabtu.
Sejak 2005, Gaza berada di bawah pemerintahan Hamas setelah Israel menarik mundur seluruh tentara dan warganya.
Meskipun demikian, Israel tetap mengontrol perbatasan dan wilayah udara Gaza, yang menyebabkan ketegangan dan kekhawatiran akan potensi eskalasi lebih lanjut.
Dengan semakin memanasnya situasi, banyak pihak yang mengharapkan adanya pembicaraan damai dan gencatan senjata yang dapat menghentikan kekerasan.
Aksi di Tel Aviv merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat di Israel, yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah terkait konflik Gaza.
Demonstrasi ini menggambarkan keresahan di dalam negeri Israel yang semakin berkembang terkait dampak dari perang yang berkepanjangan dan ketegangan yang menyertainya.
Sementara itu, harapan akan resolusi damai terus menguat, baik dari masyarakat internasional maupun dari kelompok-kelompok perdamaian di Israel dan Palestina.*
(kp/a008)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL