PM Denmark Sebut Netanyahu "Masalah", Desak Tekanan Uni Eropa terhadap Israel

KOPENHAGEN – Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan keprihatinannya terhadap eskalasi konflik di Gaza dan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai "masalah" yang perlu dihadapi komunitas internasional. Pernyataan ini disampaikan Frederiksen pada Sabtu (16/8/2025) dalam wawancara eksklusif dengan media Denmark Jyllands-Posten.

Frederiksen menegaskan bahwa Denmark, sebagai negara yang saat ini menjabat sebagai Presiden Uni Eropa, akan mendorong langkah-langkah tegas terhadap Israel, termasuk kemungkinan penerapan sanksi internasional.

"Netanyahu kini menjadi masalah tersendiri," ujar Frederiksen. "Kebijakan Israel telah melampaui batas dan perlu mendapat perhatian serta tekanan lebih kuat dari komunitas internasional."

Pernyataan tegas ini datang di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, serta langkah kontroversial Israel yang kembali memperluas proyek permukiman di Tepi Barat.

Frederiksen, yang dikenal sebagai pemimpin berhaluan tengah-kanan, menyebut bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza sangat mengerikan, dan pembangunan permukiman ilegal hanya memperburuk konflik serta memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.

"Kami termasuk negara yang ingin meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sayangnya, hingga kini, dukungan penuh dari seluruh anggota Uni Eropa belum sepenuhnya tercapai," ungkapnya.

Sanksi Seperti ke Rusia

Denmark sedang mempertimbangkan berbagai opsi tekanan, termasuk sanksi politik, ekonomi, hingga larangan kerja sama penelitian, sebagaimana pendekatan yang sebelumnya diterapkan terhadap Rusia. Frederiksen menegaskan bahwa tidak ada opsi yang dikecualikan.

"Kami tidak menutup kemungkinan apa pun. Sama seperti Rusia, kami ingin merancang sanksi yang bisa memberikan dampak paling besar," katanya.

Meski demikian, Frederiksen mengakui bahwa Denmark belum secara resmi mengakui Negara Palestina, berbeda dengan beberapa negara Eropa lainnya yang telah melakukannya tahun ini. Namun, langkah ini dinilai sebagai bentuk tekanan diplomatik yang meningkat terhadap kebijakan Israel.

Pernyataan ini turut menambah tekanan internasional terhadap pemerintahan Netanyahu, yang sebelumnya juga mendapat kritik tajam dari PM Selandia Baru, yang menyebutnya telah "kehilangan akal sehat" dalam menangani isu Palestina.*