Prabowo Minta Perguruan Tinggi Berperan dalam Penataan Tata Ruang Daerah
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi planologi dan arsitektur, untuk berper
NASIONAL
YERUSALEM – Mantan Kepala Rabi (Imam Yahudi) Sephardi, Yitzhak Yosef, melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta pemimpin Partai Shas, Arye Deri.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (16/8) malam, Yosef menuding keduanya telah menghambat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haredi yang seharusnya menjadi prioritas koalisi pemerintah.
Berbicara usai aksi demonstrasi yang digelar selama sepekan di depan penjara militer yang menahan sejumlah warga Haredi, Yosef menilai pemerintah seharusnya sudah mengesahkan RUU tersebut sebelum menyetujui anggaran pertamanya.
"Seharusnya, sebagaimana tertuang dalam perjanjian koalisi, rancangan undang-undang itu disahkan lebih dulu sebelum anggaran negara ditetapkan," kata Yosef seperti dikutip Jerusalem Post, Minggu (17/8).
Dalam kesempatan itu, Yosef juga menyebut Netanyahu sebagai seorang ateis, sekaligus mengingatkan para anggota parlemen dari kubu Haredi untuk tidak bergantung penuh pada perdana menteri.
Ia merujuk pada sosok mendiang Rabi Shalom Cohen, mantan presiden Dewan Taurat Shas, yang menurutnya akan bersikap lebih tegas terhadap pemerintah.
"Jangan mudah percaya pada janji-janji setelah anggaran disahkan. Mengapa kalian mendengarkannya? Apakah kalian yakin padanya? Dia seorang ateis," ujar Yosef.
Selain itu, Yosef juga menyoroti penangkapan sejumlah warga Yahudi Sephardi oleh militer Israel (IDF).
Ia menilai kelompok tersebut menjadi sasaran utama dalam operasi penahanan.
"Mereka menangkap sebagian besar kaum Sephardi, yang kondisi keluarganya lemah. Situasi ini menambah tekanan di tengah masyarakat," ucapnya.
Yitzhak Yosef sendiri dikenal kerap melontarkan pernyataan yang memicu perdebatan publik.
Pada 2020, ia sempat menuai kritik karena menyebut sebagian imigran dari bekas Uni Soviet bukan Yahudi dan "komunis yang membenci agama".
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi planologi dan arsitektur, untuk berper
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengkritik pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyebut perlu
POLITIK
MEDAN Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Sistem Kesehatan Kota Medan berlanjut dalam sidang paripurna DP
PEMERINTAHAN
BINJAI Kejaksaan Negeri Binjai menahan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembuatan kontrak pekerjaan fiktif di lingkungan Dinas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah rakyat sepanjang 2026. Program ini meningkat signifikan dibandingkan realisas
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari tar
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga maksimal 6 persen melalui kolaborasi antara kop
EKONOMI
JAKARTA Rangkaian perayaan Tri Hari Suci di Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan lancar. Ribuan umat mengikuti ibadah sejak Kami
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN