AS - Mantan Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Saat menerima kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Gedung Putih, Trump menyampaikan keinginannya agar lahan pangkalan militer AS di Korea Selatan dimiliki penuh oleh pemerintah AS, bukan hanya disewa seperti saat ini.
"Kami menghabiskan banyak uang untuk membangun pangkalan, dan ada kontribusi dari Korsel. Tapi saya ingin tahu apakah kami dapat menyingkirkan sistem sewa dan mendapatkan kepemilikan atas tanah tempat kami memiliki pangkalan militer besar," ujar Trump, dikutip dari AFP.
Pangkalan Militer AS di Korea Selatan
Baca Juga:
Salah satu pangkalan terbesar milik AS di Asia adalah Kamp Humphreys, yang terletak di Pyeongtaek, Korea Selatan. Pangkalan ini mencakup area seluas 3.454 hektar dan menampung sekitar 28.500 personel militer AS.
Biaya pembangunan Kamp Humphreys mencapai USD 11 miliar (sekitar Rp 179 triliun), menjadikannya sebagai salah satu pangkalan paling mahal yang pernah dibangun AS di luar negeri.
Baca Juga:
Trump menekankan bahwa AS telah mengeluarkan biaya sangat besar dan seharusnya berhak memiliki tanah tersebut sepenuhnya, bukan hanya sebagai penyewa.
Sentil Isu Politik di Korea Selatan
Selain membahas pangkalan militer, Trump juga menyinggung situasi politik dalam negeri Korea Selatan, terutama terkait kasus hukum yang menimpa mantan Presiden Yoon Suk-yeol.
Di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut adanya indikasi "pembersihan atau revolusi" politik di Korea Selatan.
"Saya yakin ini hanya kesalahpahaman karena ada rumor yang beredar," kata Trump kepada Presiden Lee, menanggapi kasus yang menjerat Yoon terkait dugaan pemberontakan pada masa darurat militer singkat Desember 2024 lalu.
Dalam kasus tersebut, kejaksaan Korea Selatan diketahui telah menggerebek sejumlah lokasi, termasuk tempat ibadah, dalam rangka penyelidikan.
Ketegangan Diplomatik?
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional