OTT Gubernur Riau: KPK Sita Uang Rupiah, Dolar AS & Poundsterling
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    MEDAN — Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengeluarkan peringatan tegas kepada perusahaan-perusahaan asing agar mematuhi hukum imigrasi yang berlaku di Negeri Paman Sam.
Peringatan ini dilontarkan menyusul penangkapan besar-besaran oleh otoritas imigrasi terhadap ratusan pekerja asing di lokasi pembangunan pabrik baterai Hyundai-LG di Georgia, Kamis (4/9/2025) waktu setempat.
Sebanyak 475 orang, mayoritas warga negara Korea Selatan, termasuk satu WNI, ditahan dalam operasi yang disebut sebagai penggerebekan tunggal terbesar di bawah kebijakan anti-imigrasi pemerintahan Trump.
"Harap hormati hukum imigrasi negara kita. Investasi Anda disambut baik, dan kami mendorong Anda untuk secara legal membawa orang-orang Anda yang sangat cerdas," ujar Trump lewat media sosial resminya, seperti dikutip AFP, Senin (8/9).
Trump menegaskan bahwa meskipun AS terbuka terhadap investasi asing, perusahaan asing diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Ia juga mengakui bahwa tenaga kerja domestik saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal keterampilan dan pelatihan.
"Apa yang kami minta adalah Anda mempekerjakan dan melatih para pekerja Amerika. ICE (Imigrasi dan Bea Cukai AS) telah bertindak benar karena mereka (pekerja asing) berada di sini secara ilegal," tegas Trump.
Rekaman video yang beredar memperlihatkan para pekerja yang ditahan dalam kondisi tangan diborgol dan dirantai di pergelangan kaki, sebelum dimasukkan ke dalam bus penahanan.
Operasi ini dipimpin oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) di Georgia.
Steven Schrank, agen khusus HSI, menyatakan bahwa penggerebekan tersebut menargetkan praktik ketenagakerjaan ilegal di lokasi konstruksi seluas 100 hektare milik proyek Hyundai-LG.
Dalam penggerebekan tersebut, satu Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial CHT turut diamankan bersama 46 pekerja asal Korea Selatan yang bekerja di bawah LG Energy Solution.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa dokumen perjalanan CHT lengkap, termasuk paspor, visa, undangan perusahaan, serta rencana perjalanan bisnis.
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
                    
                JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan