Militer Nepal Tegaskan Komitmen Demokrasi, Gen Z Pimpin Perubahan Politik Pasca Pengunduran Diri PM Oli

KATHMANDU – Militer Nepal menyatakan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan penyelesaian damai, di tengah gejolak politik yang mengguncang negara itu menyusul pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Gelombang protes besar yang dipimpin generasi muda (Gen Z) menjadi pemicu utama runtuhnya pemerintahan terpilih dalam waktu singkat.

Dalam wawancaranya dengan Anadolu, Kamis (11/9/2025), Juru Bicara Militer Nepal Brigjen Raja Ram menegaskan bahwa fokus utama pasukan adalah menjaga stabilitas dan keamanan nasional, bukan mengambil alih kekuasaan.

"Tujuannya adalah memfasilitasi kehidupan sehari-hari rakyat kami dan melindungi infrastruktur, termasuk gedung pemerintah," ujar Ram.

Protes Besar Dipicu Larangan Media Sosial

Aksi protes bermula dari kebijakan kontroversial pemerintah Oli yang melarang penggunaan platform media sosial, sambil menuntut perusahaan global untuk membuka kantor di Nepal. Langkah ini memicu kemarahan publik, terutama di kalangan muda, yang mengorganisir demonstrasi besar-besaran melalui saluran alternatif.

Dalam waktu 24 jam sejak Senin, protes menyebar luas di ibu kota Kathmandu, dan memaksa Oli mengundurkan diri pada Selasa (10/9/2025). Saat itu juga, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel menyampaikan pidato publik, menyerukan dialog dan ketenangan sebagai solusi atas kekerasan yang terjadi.

Korban Tewas dan Penjarahan Meluas

Data terbaru mencatat sedikitnya 31 orang tewas, termasuk dua demonstran yang tertembak pasukan militer. Ratusan lainnya luka-luka dalam bentrokan yang pecah di berbagai titik, termasuk saat upaya massa membobol penjara. Sekitar 15.000 narapidana dilaporkan melarikan diri dalam kekacauan tersebut.

Militer dikerahkan secara nasional dan pemerintah memberlakukan jam malam dan larangan berkumpul, menyusul serbuan demonstran ke parlemen, kantor kepresidenan, Mahkamah Agung, dan rumah-rumah para politisi.

Pemerintahan Sementara dan Peran Gen Z

Kini, Nepal berada dalam fase transisi. Muncul desakan untuk segera membentuk pemerintahan sementara yang diharapkan mampu menenangkan situasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Ribuan warga terlibat dalam diskusi daring pada Rabu (11/9/2025) untuk menyusun nama-nama calon pemimpin sementara.

Salah satu nama yang mencuat adalah Mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki, yang dinilai memiliki integritas dan pengalaman dalam memimpin proses transisi demokratis.

Ram menambahkan bahwa interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat masih berlangsung dan militer tidak akan mencampuri urusan politik lebih jauh.*

(at/j006)