KUALA LUMPUR – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Jumat (26/12/2025).
Kasus ini melibatkan dana sebesar RM2,3 miliar atau sekitar Rp7,7 triliun.
Najib menghadapi empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang.Baca Juga:
Dalam dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, Najib disebut memanfaatkan jabatannya untuk menerima suap dari dana 1MDB melalui cabang AmIslamic Bank Berhad antara 24 Februari 2011 dan 19 Desember 2014.
Sedangkan 21 dakwaan pencucian uang terkait transaksi yang terjadi antara 22 Maret 2013 dan 30 Agustus 2013 di bank yang sama.
Persidangan kasus ini berlangsung selama tujuh tahun, menghadirkan 50 saksi kunci, termasuk mantan Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, mantan CEO 1MDB Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi, dan petugas investigasi senior MACC, Supt Nur Aida Ariffin.
Sebelumnya, pada 30 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan pihak penuntut telah membuktikan kasus prima facie, sehingga Najib wajib mengajukan pembelaan.
Sidang pembelaan berlangsung dari 2 Desember 2024 hingga 6 Mei 2025 selama 58 hari, dengan 26 saksi memberikan kesaksian.
Salah satu sorotan penting adalah penolakan hakim terhadap alibi Najib terkait "donasi Arab".
Najib bersikukuh dana miliaran ringgit yang masuk ke rekening pribadinya merupakan sumbangan politik dari keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Namun, hakim menilai surat-surat yang diajukan kemungkinan besar palsu dan tidak disertai dokumen transaksi yang transparan.
Hakim juga menyoroti hubungan erat Najib dengan pengusaha buron Jho Low, yang disebut berperan sebagai perpanjangan tangan Najib dalam mengelola urusan 1MDB.
Berdasarkan hukum Malaysia, setiap dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda lima kali lipat nilai suap, sedangkan dakwaan pencucian uang maksimal lima tahun penjara dan denda hingga RM5 juta.
Saat ini, Najib sudah menjalani hukuman enam tahun penjara atas kasus korupsi SRC International, anak perusahaan 1MDB.
Putusan ini menambah panjang daftar hukuman bagi Najib, pria berusia 72 tahun yang menjadi sorotan global atas kasus korupsi besar di Malaysia.*
(tb/ad)
JAKARTA Pasal 218 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kabar t
KESEHATAN
NIAS SELATAN Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Daerah Terpencil (Dacil) untuk tunjangan guru di Kabupaten Nias Selatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Belasan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Makassar ikut ambil bagian dalam aksi mogok sidang nasional yang digelar serentak ole
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gim simulasi pembangunan kota TheoTown kembali ramai dimainkan warganet Indonesia. Permainan yang tersedia gratis di platform An
SAINS DAN TEKNOLOGI
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri penerimaan kunjungan kerja Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kontroversi terkait tayangan Mens Rea Pandji Pragiwaksono terus bergulir. Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menilai Netfli
ENTERTAINMENT
ASAHAN Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi antara kereta api dan truk pengangkut pisang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di
PERISTIWA
BANDA ACEH Kasus dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh teru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kabar gembira bagi ARMY Indonesia. Boyband fenomenal asal Korea Selatan, BTS, akan menggelar konser tur dunia mereka di Jakarta
ENTERTAINMENT
