Keponakan Prabowo Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, DPR Pastikan Proses Terbuka
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon De
NASIONAL
WASHINGTON — Amerika Serikat resmi keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pemerintahan Presiden Donald Trump menilai lembaga kesehatan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu gagal menangani pandemi Covid-19 dan dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat.
Keputusan penarikan diri tersebut disampaikan melalui siaran pers bersama Departemen Kesehatan dan Departemen Luar Negeri AS yang dikutip Reuters pada Sabtu, 24 Januari 2026.Baca Juga:
Pemerintah AS menyatakan hanya akan berinteraksi secara terbatas dengan WHO untuk memfasilitasi proses penarikan diri.
"Kami tidak berencana berpartisipasi sebagai pengamat dan tidak ada rencana untuk bergabung kembali," ujar seorang pejabat senior kesehatan pemerintah AS.
Menurut dia, ke depan Amerika Serikat akan bekerja langsung dengan negara lain dalam pengawasan penyakit dan prioritas kesehatan publik, tanpa melalui organisasi internasional.
Trump sebelumnya telah mengeluarkan perintah eksekutif terkait penarikan diri AS dari WHO pada hari pertama masa jabatan keduanya pada 2025.
Pemerintah AS juga telah menghentikan seluruh kontribusi pendanaan kepada WHO, sebagaimana tertuang dalam dokumen Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) yang dirilis Kamis lalu.
Berdasarkan hukum Amerika Serikat, penarikan diri dari WHO mensyaratkan pemberitahuan satu tahun serta pelunasan tunggakan iuran sekitar US$260 juta.
Namun seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS membantah kewajiban pembayaran tersebut harus dilakukan sebelum penarikan resmi berlaku.
"Rakyat Amerika telah membayar lebih dari cukup," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan tertulis.
Trump disebut menggunakan kewenangannya untuk menangguhkan transfer sumber daya pemerintah AS ke WHO, dengan alasan organisasi tersebut telah merugikan Amerika Serikat hingga triliunan dolar.
Sejumlah saksi melaporkan bendera Amerika Serikat telah diturunkan dari depan kantor pusat WHO di Jenewa pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump juga menarik diri dari sejumlah badan PBB lainnya.
Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut, termasuk pembentukan inisiatif Board of Peace oleh Trump, berpotensi melemahkan peran multilateralisme dan sistem PBB secara keseluruhan.
Meski demikian, dokumen usulan yang ditinjau pemerintahan Trump pada tahun lalu justru merekomendasikan agar Amerika Serikat mendorong reformasi dan memperkuat kepemimpinan AS di dalam tubuh WHO, bukan keluar sepenuhnya.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sebelumnya telah mendesak agar keputusan tersebut ditinjau ulang.
WHO juga menyatakan Amerika Serikat belum membayar iuran untuk tahun 2024 dan 2025.
Isu penarikan diri AS dijadwalkan dibahas dalam rapat dewan eksekutif WHO pada Februari mendatang.
"Ini merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum AS. Namun Trump sangat mungkin lolos dari konsekuensi," ujar Lawrence Gostin, Direktur Pendiri O'Neill Institute for Global Health Law Universitas Georgetown.
Ketua Gates Foundation Bill Gates mengatakan kepada Reuters di Davos bahwa kecil kemungkinan Amerika Serikat akan mengubah keputusan tersebut dalam waktu dekat.
"Kami tetap akan mendorong AS untuk kembali bergabung. Dunia membutuhkan WHO," ujar Gates.
Keputusan penarikan Amerika Serikat memicu krisis keuangan di tubuh WHO.
Organisasi tersebut terpaksa memangkas sekitar separuh tim manajemen dan mengurangi skala operasional, termasuk rencana pemotongan sekitar seperempat jumlah pegawai hingga pertengahan tahun ini.
Selama ini, Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar WHO dengan porsi sekitar 18 persen dari total pendanaan.
Para pakar kesehatan global menilai langkah tersebut membawa risiko besar bagi sistem kesehatan dunia.
"Penarikan AS dari WHO berpotensi melemahkan kolaborasi global yang selama ini menjadi tulang punggung deteksi, pencegahan, dan respons terhadap ancaman kesehatan," kata Kelly Henning dari Bloomberg Philanthropies.*
(bi/ad)
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon De
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya dijadwalkan meminta keterangan Muhammad Reza Oktovian atau Reza Arap hari ini, terkait kematian selebgram Lula
ENTERTAINMENT
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Senin (26/1/2026). Penguatan ru
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin (26/1/2026), seiring pergerakan positif sahamsaham berbo
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami dari korban penjambretan ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mencetak rekor, mendekati level Rp3.000.000 per gram pada perdagangan Senin (
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung memastikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 20192024, Basuki Tjahaja P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait kabar Warga Negara I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mulai merencanakan pembiayaan usaha dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 202
EKONOMI
