Pecatan Polisi dan 3 Rekan Divonis 12 Tahun Penjara karena Jual 1 Kg Sabu di Binjai
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON — Amerika Serikat resmi keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pemerintahan Presiden Donald Trump menilai lembaga kesehatan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu gagal menangani pandemi Covid-19 dan dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat.
Keputusan penarikan diri tersebut disampaikan melalui siaran pers bersama Departemen Kesehatan dan Departemen Luar Negeri AS yang dikutip Reuters pada Sabtu, 24 Januari 2026.Baca Juga:
Pemerintah AS menyatakan hanya akan berinteraksi secara terbatas dengan WHO untuk memfasilitasi proses penarikan diri.
"Kami tidak berencana berpartisipasi sebagai pengamat dan tidak ada rencana untuk bergabung kembali," ujar seorang pejabat senior kesehatan pemerintah AS.
Menurut dia, ke depan Amerika Serikat akan bekerja langsung dengan negara lain dalam pengawasan penyakit dan prioritas kesehatan publik, tanpa melalui organisasi internasional.
Trump sebelumnya telah mengeluarkan perintah eksekutif terkait penarikan diri AS dari WHO pada hari pertama masa jabatan keduanya pada 2025.
Pemerintah AS juga telah menghentikan seluruh kontribusi pendanaan kepada WHO, sebagaimana tertuang dalam dokumen Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) yang dirilis Kamis lalu.
Berdasarkan hukum Amerika Serikat, penarikan diri dari WHO mensyaratkan pemberitahuan satu tahun serta pelunasan tunggakan iuran sekitar US$260 juta.
Namun seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS membantah kewajiban pembayaran tersebut harus dilakukan sebelum penarikan resmi berlaku.
"Rakyat Amerika telah membayar lebih dari cukup," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan tertulis.
Trump disebut menggunakan kewenangannya untuk menangguhkan transfer sumber daya pemerintah AS ke WHO, dengan alasan organisasi tersebut telah merugikan Amerika Serikat hingga triliunan dolar.
Sejumlah saksi melaporkan bendera Amerika Serikat telah diturunkan dari depan kantor pusat WHO di Jenewa pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump juga menarik diri dari sejumlah badan PBB lainnya.
Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut, termasuk pembentukan inisiatif Board of Peace oleh Trump, berpotensi melemahkan peran multilateralisme dan sistem PBB secara keseluruhan.
Meski demikian, dokumen usulan yang ditinjau pemerintahan Trump pada tahun lalu justru merekomendasikan agar Amerika Serikat mendorong reformasi dan memperkuat kepemimpinan AS di dalam tubuh WHO, bukan keluar sepenuhnya.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sebelumnya telah mendesak agar keputusan tersebut ditinjau ulang.
WHO juga menyatakan Amerika Serikat belum membayar iuran untuk tahun 2024 dan 2025.
Isu penarikan diri AS dijadwalkan dibahas dalam rapat dewan eksekutif WHO pada Februari mendatang.
"Ini merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum AS. Namun Trump sangat mungkin lolos dari konsekuensi," ujar Lawrence Gostin, Direktur Pendiri O'Neill Institute for Global Health Law Universitas Georgetown.
Ketua Gates Foundation Bill Gates mengatakan kepada Reuters di Davos bahwa kecil kemungkinan Amerika Serikat akan mengubah keputusan tersebut dalam waktu dekat.
"Kami tetap akan mendorong AS untuk kembali bergabung. Dunia membutuhkan WHO," ujar Gates.
Keputusan penarikan Amerika Serikat memicu krisis keuangan di tubuh WHO.
Organisasi tersebut terpaksa memangkas sekitar separuh tim manajemen dan mengurangi skala operasional, termasuk rencana pemotongan sekitar seperempat jumlah pegawai hingga pertengahan tahun ini.
Selama ini, Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar WHO dengan porsi sekitar 18 persen dari total pendanaan.
Para pakar kesehatan global menilai langkah tersebut membawa risiko besar bagi sistem kesehatan dunia.
"Penarikan AS dari WHO berpotensi melemahkan kolaborasi global yang selama ini menjadi tulang punggung deteksi, pencegahan, dan respons terhadap ancaman kesehatan," kata Kelly Henning dari Bloomberg Philanthropies.*
(bi/ad)
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan revisi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan member
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut aktor Ammar Zoni dengan hukuman sembilan tahun penjara dalam sidang lanjutan perkara dugaan penyala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dijadwalkan bertemu Presiden ke7 RI Joko Widodo di Solo pada Kamis, 12 Maret 20
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah di Masjid Babuttaqwa Polda Aceh, Banda Aceh, Kamis, 12 Maret 2026.
NASIONAL
ACEH TAMIANG Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) menyelenggarakan program Taman Lansia
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL