WASHINGTON – Amerika Serikat bersiap menyelenggarakan pertemuan resmi pertama Board of Peace, dewan perdamaian bentukan Donald Trump, di Washington pada 19 Februari mendatang.
Konfirmasi ini disampaikan oleh seorang pejabat AS kepada media internasional.
Dewan yang dibentuk sebagai bagian dari 20 poin rencana Trump itu berperan dalam memediasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025.Baca Juga:
Anggotanya melibatkan sekitar 20 negara, termasuk Belarusia, Azerbaijan, dan Hungaria.
Pertemuan awal dewan sempat dipimpin Trump di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Januari lalu.
Trump menyebut dewan ini sebagai "kumpulan pemimpin paling bergengsi yang pernah ada dalam sejarah" dan menjadikan Washington sebagai markas besarnya.
Awalnya, Gedung Putih menyatakan dewan ini bertujuan membimbing Gaza melalui proses pelucutan senjata dan transisi teknokratis.
Konsep ini bahkan sempat mendapat dukungan PBB pada November 2025 sebagai bagian dari proses perdamaian yang lebih luas.
Namun, struktur dan piagam dewan yang semakin jelas justru menimbulkan kebingungan.
Draf piagam organisasi tidak menyebutkan kata "Gaza", sehingga sekutu dekat AS seperti Inggris, Prancis, dan beberapa anggota Uni Eropa khawatir akan tujuan sebenarnya dan memilih tidak terlibat.
Pemerintahan Trump pun mencoba meredam kekhawatiran, menegaskan bahwa dewan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran PBB.
Meski demikian, draf piagam menunjukkan indikasi sebaliknya.
Trump juga sempat mengecam sekutu G-7 yang menjauh, bahkan mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap Prancis dan membatalkan undangan bagi Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Denmark, yang wilayah Greenland-nya disebut-sebut Trump ingin kuasai, juga tidak diundang.
Dalam draf resmi, dewan ini digambarkan sebagai lembaga yang "berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam konflik."
Dengan agenda perdana di Washington, dewan ini diperkirakan akan menjadi sorotan global, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang batasan kewenangan dan peran nyata dalam proses perdamaian internasional.*
(bb/ad)
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memberikan kritik tajam terhadap penanganan kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seoran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap pe
NASIONAL
MAKASSAR Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga pestisida secara berlebihan di tengah
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Kuota internet yang cepat habis sering menjadi masalah seharihari bagi pengguna HP. Tanpa strategi yang tepat, pengguna harus m
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ungkapan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci945 di perairan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh masyarakat Kristiani yang merayakan, melalui unggahan d
NASIONAL
PURWAKARTA Seorang pria bernama Dadang, pemilik hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dal
NASIONAL
MEDAN Persoalan tawuran yang berulang di kawasan Belawan kembali menjadi sorotan serius. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas meneg
HUKUM DAN KRIMINAL
