Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif global dari 10% menjadi 15% hanya sehari setelah melontarkan kebijakan awal, memicu ketidakpastian ekonomi baru di tengah kritik terhadap Mahkamah Agung AS atas putusannya yang menyatakan mekanisme tarif Trump ilegal.
Melalui unggahan media sosial pada Sabtu, Trump menyatakan bahwa kenaikan tarif global 15% akan berlaku "secara efektif segera" terhadap negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan agenda perdagangannya meskipun Mahkamah Agung membatasi penggunaan status darurat sebagai dasar hukum.Baca Juga:
Kebijakan ini memicu volatilitas ekonomi dan diplomasi perdagangan internasional.
Trump sebelumnya memberlakukan tarif 10% pada Jumat, sehari setelah Mahkamah Agung menyatakan penggunaan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif "resiprokal" melawan hukum.
"Setiap hal yang saya katakan hari ini dijamin pasti," kata Trump, menegaskan bahwa tarif 10% dinilai belum cukup dan akan ditingkatkan menjadi 15%.
Tarif awal dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari 2026, pukul 00.01 waktu Washington, menurut lembar fakta Gedung Putih.
Kebijakan tarif ini menggunakan Section 122 Trade Act 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres.
Namun, langkah ini kemungkinan menghadapi tantangan hukum, mengingat sebagian anggota Partai Demokrat dan Partai Republik menentang beberapa aspek kebijakan perdagangannya.
Trump juga mempertimbangkan tarif 15–30% untuk mobil impor, sambil mempertahankan pengecualian untuk produk pertanian tertentu dalam perjanjian perdagangan dengan Meksiko dan Kanada.
Investigasi baru oleh Perwakilan Dagang AS dipercepat untuk menentukan tarif berdasarkan temuan spesifik per negara, termasuk praktik industri, kerja paksa, harga farmasi, diskriminasi terhadap teknologi, pajak digital, dan perdagangan pangan.
Tanggapan internasional sudah muncul. Juru bicara pemerintah Inggris, yang sebelumnya dikenai tarif resiprokal 10%, mengatakan bahwa mereka berharap "posisi perdagangan istimewa dengan AS tetap berlanjut" dan akan bekerja sama untuk memahami dampaknya.
Putusan Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan mengenai pengembalian dana tarif
. Lebih dari 1.500 perusahaan telah mengajukan gugatan di pengadilan perdagangan, dengan potensi eksposur mencapai US$170 miliar, atau lebih dari separuh pendapatan yang dihimpun dari tarif Trump.
Meski begitu, Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut bahwa pendapatan dari tarif diperkirakan tetap stabil sepanjang 2026.
Sementara itu, Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union) pada Selasa untuk membahas kebijakan ekonomi dan strategi menghadapi pemilu paruh waktu.*
(bb/ad)
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK