Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan negosiasi masih menemui jalan buntu.
JD Vance mengatakan pembicaraan yang berlangsung selama sekitar 21 jam itu belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait isu nuklir Iran.
"Kami telah melakukan diskusi substantif dengan pihak Iran. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kita belum mencapai kesepakatan," ujar Vance dalam konferensi pers di Islamabad, Minggu (12/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, salah satu poin krusial yang menjadi penghambat adalah sikap Iran yang belum berkomitmen untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir.
"Kita perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya mendapatkan senjata nuklir," tegasnya. Vance menilai penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan AS menjadi kerugian lebih besar bagi Teheran dibandingkan Washington.
Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Vance langsung meninggalkan Islamabad tanpa membawa hasil kesepakatan.
Dalam proses negosiasi, delegasi AS disebut terus berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Sementara itu, media Iran menyebut peluang kesepakatan masih terbuka jika AS bersedia mengubah sejumlah tuntutan yang dinilai tidak realistis.
Kedua pihak disebut masih melanjutkan konsultasi internal dan membuka kemungkinan pembicaraan lanjutan.*
(k/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL