Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal memediasi negosiasi intensif antara kedua negara.
"Saya bersama Kepala Angkatan Darat membantu menengahi beberapa putaran negosiasi yang intens dan konstruktif," ujar Dar, Minggu (12/4/2026).Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap gencatan senjata yang sebelumnya disepakati pada 8 April lalu demi stabilitas kawasan.
"Pakistan akan terus memainkan perannya dalam memfasilitasi keterlibatan antara Iran dan AS," tegasnya.
Dar juga mengapresiasi kesediaan kedua pihak menerima usulan Perdana Menteri Shehbaz Sharif terkait gencatan senjata selama dua pekan.
Meski demikian, perundingan berakhir buntu setelah kedua pihak saling menyalahkan. Media pemerintah Iran menyebut tuntutan Washington tidak masuk akal.
Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan delegasi AS telah bersikap fleksibel, namun belum mencapai kesepakatan.
Perundingan di Islamabad ini menjadi sorotan global karena merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama antara AS dan Iran sejak Revolusi Islam Iran 1979.
Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Baqir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sementara delegasi AS dipimpin JD Vance, didampingi Jared Kushner dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff.
Konflik terbaru dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, yang berdampak pada stabilitas kawasan dan pasar energi global.
Dalam perundingan tersebut, Iran mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk pencabutan sanksi dan kendali atas Selat Hormuz.*
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL